Lunasi Utang Kereta Cepat Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pemerintah Bakal Pakai Uang Rampasan dari Koruptor
DIKSI.CO – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan mengambil alih kewajiban pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Prabowo menyebut, negara akan membayar cicilan utang kepada pihak Tiongkok sebesar Rp 1,2 triliun per tahun, dan menegaskan tidak ada masalah dalam pembiayaan proyek transportasi modern tersebut.
“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
Prabowo menegaskan, pemerintah memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban itu.
Ia menyebut, uang negara yang sebelumnya sering bocor akibat praktik korupsi kini akan dialihkan untuk kepentingan rakyat, termasuk pembayaran utang proyek strategis nasional tersebut.
“Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara, saya minta bantu saya semua, jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua,” tegas Prabowo.
Bukan Sekadar Hitungan Untung-Rugi
Presiden meminta publik untuk tidak menilai proyek kereta cepat hanya dari sisi keuntungan finansial.
Menurutnya, proyek Whoosh harus dilihat dari manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.
“Manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan — ini semua harus dihitung,” ujarnya.
Prabowo menilai, proyek ini juga membawa efek jangka panjang terhadap pembangunan infrastruktur dan efisiensi mobilitas antara Jakarta dan Bandung, dua kota dengan aktivitas ekonomi yang sangat tinggi.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat tidak memperdebatkan polemik terkait pembiayaan proyek tersebut.
Ia menegaskan, pemerintah akan mengambil tanggung jawab penuh agar proyek itu tetap beroperasi secara optimal.
“Dan ini ingat ya, ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok. Jadi, sudahlah, saya sudah katakan presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, kita mampu, dan kita kuat,” tandas Prabowo.
Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung yang diresmikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2023 lalu memang masih menanggung beban keuangan cukup besar.
Data laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) milik PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) — konsorsium empat BUMN yang menjadi pemegang saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) — menunjukkan kerugian signifikan.
Sepanjang 2024, PSBI mencatatkan kerugian hingga Rp 4,195 triliun.
Artinya, rata-rata kerugian yang ditanggung konsorsium BUMN Indonesia mencapai sekitar Rp 11,49 miliar per hari.
Sementara itu, pada paruh pertama tahun 2025, PSBI kembali membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.
Sebagai pemimpin konsorsium, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menanggung beban terbesar dengan kepemilikan saham 58,53 persen di PSBI.
Tiga anggota lainnya adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (33,36 persen), PT Jasa Marga (Persero) Tbk (7,08 persen), dan PT Perkebunan Nusantara VIII (1,03 persen).
Kerugian yang terus berlanjut membuat beban finansial BUMN semakin berat.
Karena itu, langkah pemerintah untuk mengambil alih pembayaran utang menjadi sinyal penting bagi stabilitas keuangan perusahaan-perusahaan pelat merah yang terlibat dalam proyek KCJB.
Proyek kereta cepat merupakan hasil kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dengan nilai investasi mencapai US$7,3 miliar.
Proyek ini dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia melalui PSBI dan China Railway International Co. Ltd.
Sejak awal, proyek ini menghadapi sejumlah kendala mulai dari pembengkakan biaya (cost overrun), keterlambatan pembangunan, hingga beban utang yang menekan arus kas konsorsium.
Namun, Presiden Prabowo menilai proyek ini memiliki nilai strategis tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga politik dan diplomatik.
“Kereta cepat ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok. Ini menunjukkan Indonesia mampu membangun infrastruktur modern dengan mitra internasional yang kuat,” ucap Prabowo.
Prabowo menegaskan, keberhasilan proyek ini akan menjadi cerminan kemampuan Indonesia dalam mengelola pembangunan berkelanjutan tanpa bergantung sepenuhnya pada utang luar negeri.
“Selama uang rakyat kita kelola dengan baik, tidak dikorupsi, tidak diselewengkan, saya yakin kita bisa bayar semua kewajiban. Kita kuat, kita mampu,” kata Presiden menutup pernyataannya. (*)
