DIKSI.CO – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat di tengah bergulirnya tekanan politik di DPR. Gibran disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto saat bertemu di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (11/11/2026).
Informasi tersebut disampaikan seorang sumber yang dekat dengan Gibran kepada CNNIndonesia.com.
“Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” kata sumber tersebut.
Kabar ini muncul sehari setelah Gibran bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan selama 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026), Gibran disebut menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya membenarkan adanya pembicaraan mengenai niat pengunduran diri tersebut. Namun, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi polemik melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran
Kabar pengunduran diri Gibran muncul bersamaan dengan meningkatnya tekanan politik di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memulai proses pemakzulan Wakil Presiden.
Perwakilan masing-masing fraksi menyampaikan usulan tersebut dalam rapat terbatas. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dari NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB turut menghadiri rapat tersebut.
Adapun rincian anggota DPR yang mengusulkan HMP berasal dari beberapa fraksi, yakni:
- PDIP: 14 orang
- Golkar: 11 orang
- Gerindra: 11 orang
- PKB: 18 orang
- NasDem: 19 orang
- PKS: 28 orang
- PAN: 1 orang
- Demokrat: 18 orang
Dalam usulannya, para anggota DPR menyoroti persyaratan pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden. Mereka menilai polemik dokumen ijazah dan surat penyetaraan pendidikan SMA perlu mendapat tindak lanjut melalui mekanisme konstitusional.
Putusan MA dan MK Jadi Sorotan dalam Polemik Ijazah Gibran
Persoalan pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah muncul dua putusan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut juga berkaitan dengan perkara sebelumnya di MK. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setingkat SMA Gibran saat menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Kedua putusan tersebut kemudian memicu perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden. Sejumlah anggota DPR menjadikan persoalan itu sebagai salah satu dasar pengajuan Hak Menyatakan Pendapat.
Gibran Sebut Prabowo Sarankan Tempuh Jalur PTUN
Sebelum muncul kabar penyerahan surat pengunduran diri, Gibran telah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gibran mengaku menerima sejumlah saran dan masukan dari Prabowo terkait dinamika politik yang sedang berkembang.
Menurut Gibran, Prabowo menyarankan dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum di PTUN.
“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ucap Gibran di Istana Wapres, Jakarta.
Hingga berita ini disusun, kabar penyerahan surat pengunduran diri tersebut masih bersumber dari keterangan orang dekat Gibran. Belum ada pengumuman resmi dari Istana mengenai penerimaan atau tindak lanjut surat tersebut.
(Redaksi)
