DIKSI.CO – Tidak semua Wakil Presiden Republik Indonesia menyelesaikan masa jabatannya hingga akhir periode. Mohammad Hatta dan Gibran Rakabuming Raka menjadi dua nama yang tercatat memilih meninggalkan kursi orang nomor dua di Indonesia sebelum masa tugas mereka berakhir.
Hatta mengakhiri jabatannya pada 1 Desember 1956 setelah mengalami perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno. Sementara itu, Gibran mengajukan pengunduran diri melalui surat yang ia serahkan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).
Meski sama-sama mengambil keputusan mundur, keduanya menghadapi situasi politik yang berbeda. Hatta mengalami keretakan hubungan dengan presiden, sedangkan Gibran menghadapi polemik persyaratan pendidikan serta dinamika hukum dan politik.
Mohammad Hatta Mundur Setelah 11 Tahun Menjabat
Mohammad Hatta mengukir sejarah sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkannya bersama Soekarno sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang pada 18 Agustus 1945.
Selama sekitar 11 tahun menjabat, Hatta berperan dalam membangun fondasi pemerintahan Indonesia. Ia ikut mendorong perkembangan sistem ketatanegaraan, ekonomi, serta kebijakan politik luar negeri.
Salah satu kontribusinya terlihat melalui Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah 3 November 1945.
Kedua maklumat tersebut mendorong perkembangan lembaga perwakilan rakyat dan sistem politik Indonesia. KNIP kemudian berkembang menjadi salah satu cikal bakal lembaga legislatif di Indonesia.
Hatta juga memperkenalkan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang hingga kini menjadi pedoman diplomasi Indonesia.
Namun, perbedaan pandangan dengan Soekarno mengenai penyelenggaraan pemerintahan membuat hubungan keduanya semakin renggang. Kondisi politik tersebut turut melatarbelakangi keputusan Hatta meninggalkan jabatan Wakil Presiden.
Pada 1956, Hatta mengirimkan surat pengunduran diri kepada Ketua DPR Sartono. Ia menilai DPR hasil pemilihan rakyat dan Konstituante yang mulai terbentuk menjadi momentum untuk mengakhiri masa jabatannya.
Dalam suratnya, Hatta menulis:
“Merdeka! bersama ini saya beritahukan dengan hormat bahwa sekarang, setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat mulai bekerja dan konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI. Segera setelah konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan saya secara resmi.”
DPR sempat menolak permohonan pertama tersebut. Hatta kemudian kembali mengirimkan surat pada 23 November 1956 untuk menegaskan keputusannya.
DPR akhirnya menyetujui pengunduran diri Hatta dalam sidang 30 November 1956. Presiden Soekarno kemudian menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957 sebagai tindak lanjut pemberhentian Hatta secara hormat terhitung mulai 1 Desember 1956.
Gibran Jadi Wapres Termuda dalam Sejarah Indonesia
Berbeda dengan Hatta, Gibran Rakabuming Raka mencatat sejarah sebagai Wakil Presiden termuda Indonesia.
Gibran berusia 37 tahun 19 hari ketika Prabowo Subianto melantiknya sebagai Wakil Presiden ke-14 pada 20 Oktober 2024.
Dalam Pilpres 2024, pasangan Prabowo-Gibran memperoleh 96.214.691 suara atau 58,6 persen dari total suara sah nasional. Kemenangan tersebut mengantarkan keduanya memimpin pemerintahan periode 2024–2029.
Namun, perjalanan Gibran di kursi Wakil Presiden menghadapi polemik terkait persyaratan pendidikan yang berkaitan dengan pencalonannya.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti dokumen ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran menyelesaikan pendidikan di luar negeri setara SMA.
Sementara itu, Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 742K/TUN/2026 mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran untuk pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Putusan MA tersebut menyatakan surat penyetaraan ijazah tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan pemusnahan dokumen itu.
Dinamika Politik Mengiringi Keputusan Gibran
Persoalan hukum dan pendidikan tersebut kemudian berkembang menjadi dinamika politik nasional.
Pada Selasa (10/11/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pada Rabu (11/11/2026), delapan fraksi di DPR mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Sehari setelahnya, Gibran mendatangi pimpinan MPR dan menyerahkan surat pengunduran diri secara tertulis.
Ketua MPR Ahmad Muzani kemudian membacakan isi surat tersebut di hadapan awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri.
“Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah, saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” demikian bunyi surat Gibran.
Muzani menjelaskan bahwa Gibran tidak mencantumkan alasan khusus dalam surat tersebut.
“Tidak ada alasan yang disebutkan di sini,” tutur Muzani.
MPR Bahas Kelanjutan Jabatan Wakil Presiden
Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, pimpinan MPR menyiapkan rapat untuk membahas langkah selanjutnya.
Muzani mengatakan MPR akan menggelar rapat pimpinan, kemudian melanjutkannya dengan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD.
“Pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut. Sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” ujar Muzani.
Muzani juga menyampaikan bahwa MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Perjalanan Hatta dan Gibran memperlihatkan dua situasi berbeda dalam sejarah politik Indonesia. Hatta meninggalkan jabatan setelah perbedaan pandangan dengan Soekarno, sedangkan Gibran mengajukan pengunduran diri ketika polemik hukum dan dinamika politik nasional berkembang.
(Redaksi)
