DIKSI.CO – Persoalan persyaratan pendidikan menjadi alasan Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan ketidaksesuaian persyaratan pendidikan Gibran terhadap aturan yang berlaku di Indonesia.
Prabowo menyampaikan penjelasan itu saat memberikan keterangan pers bersama Gibran di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
“Atas dasar itu, beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa negara dan rakyat Indonesia,” kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan bahwa Gibran menempuh pendidikan di luar negeri. Menurutnya, Gibran tentu merasa telah menjalani proses pendidikan secara teratur. Namun, sistem pendidikan luar negeri memiliki perbedaan dengan sistem pendidikan di Indonesia.
“Beliau tentunya merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur, namun kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia,” ujar Prabowo yang berdiri di samping Gibran.
Prabowo Singgung Putusan MK dan MA
Prabowo juga memahami bahwa persoalan pendidikan Gibran telah melalui proses hukum. Sejumlah putusan pengadilan sebelumnya membahas persyaratan pendidikan Gibran saat maju sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
“Di sisi lain berdasarkan putusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyarataan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional kita,” kata Prabowo.
Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya mengeluarkan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 5 Oktober 2026. MK memang tidak menerima gugatan Denny Indrayana dan sejumlah pihak lainnya, tetapi pertimbangan putusannya menyinggung tidak ditemukannya ijazah SMA Gibran.
Selanjutnya, Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 mengeluarkan putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Rangkaian putusan itu kemudian menjadi bagian dari persoalan persyaratan pendidikan yang mengiringi perjalanan politik Gibran.
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada MPR
Sebelum Prabowo menyampaikan penjelasan tersebut, Gibran telah mendatangi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi penerimaan surat tersebut pada Kamis (12/11/2026).
Muzani menjelaskan bahwa Gibran meminta pimpinan MPR segera memproses permohonan pengunduran dirinya.
Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri. Ia juga menyebut kepentingan bangsa dan negara sebagai pertimbangan utama.
Muzani mengatakan Gibran tidak mencantumkan alasan khusus dalam surat pengundurannya.
MPR Siapkan Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Pengunduran diri Gibran membuat posisi Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan. Ahmad Muzani menyebut MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi jabatan tersebut.
“Sejak hari ini, maka jabatan wakil presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
MPR selanjutnya akan membahas mekanisme pengisian jabatan tersebut melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi serta kelompok DPD.
Dengan demikian, persoalan persyaratan pendidikan yang sebelumnya memicu proses hukum kini turut menjadi bagian dari dinamika pengunduran diri Gibran dari kursi Wakil Presiden.
(Redaksi)
