DIKSI.CO – Keterbatasan anggaran dinilai menjadi tantangan bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda dalam memperluas upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. DPRD Samarinda pun mendorong dukungan pembiayaan yang lebih memadai, terutama untuk pengadaan alat pemeriksaan urine dan edukasi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai besarnya tanggung jawab BNN belum sebanding dengan anggaran yang tersedia. Padahal, upaya pencegahan narkotika membutuhkan dukungan sarana operasional serta sosialisasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
“Anggarannya kecil, tetapi harapannya terlalu besar,” kata Sri Puji, Rabu (14/10/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu menerjemahkan perhatian terhadap persoalan narkotika melalui dukungan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dengan pembiayaan yang memadai, BNN dapat menjalankan program pencegahan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Sri Puji Soroti Kebutuhan Operasional BNN Samarinda
Sri Puji menegaskan bahwa keterbatasan anggaran berpotensi menghambat pelaksanaan sejumlah program pencegahan. Karena itu, penyusunan anggaran perlu mempertimbangkan kebutuhan operasional secara menyeluruh, mulai dari perlengkapan pemeriksaan hingga kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.
Ia menilai penanganan persoalan narkotika tidak cukup hanya mengandalkan besarnya tanggung jawab lembaga. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan sumber daya agar BNN mampu melaksanakan program sesuai sasaran.
Perencanaan yang tepat dapat membantu menentukan prioritas penggunaan anggaran. Dengan demikian, alokasi dana dapat mendukung kebutuhan program yang berhubungan langsung dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Cartridge Tes Urine Tujuh Parameter Perlu Dukungan Anggaran
Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian Sri Puji adalah pengadaan cartridge untuk pemeriksaan urine dengan tujuh parameter. Perlengkapan tersebut mendukung pelaksanaan pemeriksaan dalam upaya mendeteksi penyalahgunaan narkotika.
Menurutnya, kebutuhan alat pemeriksaan perlu masuk dalam perencanaan anggaran secara terukur. Ketersediaan perlengkapan yang memadai penting agar petugas dapat menjalankan pemeriksaan sesuai kebutuhan program.
Sri Puji juga mengingatkan bahwa kebutuhan operasional harus menjadi pertimbangan sejak tahap penyusunan anggaran. Dengan begitu, keterbatasan perlengkapan tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan.
Selain pengadaan alat, ia meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan pembiayaan untuk kegiatan edukasi. Menurutnya, pemeriksaan dan sosialisasi perlu berjalan beriringan untuk memperkuat upaya pencegahan narkotika.
Sosialisasi Bahaya Narkotika Perlu Menyasar Lingkungan RT
Sri Puji turut mendorong perluasan sosialisasi bahaya narkotika hingga ke lingkungan rukun tetangga (RT) dan berbagai lembaga lainnya.
Ia menilai edukasi kepada masyarakat memerlukan dukungan pembiayaan agar pelaksanaannya tidak terbatas pada kegiatan tertentu. Program sosialisasi perlu memiliki sasaran yang jelas sehingga informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Lingkungan RT dapat menjadi salah satu sasaran edukasi karena berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari warga. Sementara itu, sosialisasi melalui berbagai lembaga dapat memperluas penyebaran informasi kepada kelompok masyarakat yang berbeda.
Namun, perluasan jangkauan tersebut membutuhkan perencanaan kegiatan dan dukungan operasional. Karena itu, Sri Puji meminta kebutuhan sosialisasi turut menjadi pertimbangan dalam penganggaran BNN Samarinda.
DPRD Dorong Penganggaran Pencegahan Narkotika Lebih Terarah
Sri Puji menekankan bahwa perhatian terhadap persoalan narkotika harus diwujudkan melalui langkah konkret, termasuk dukungan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program.
“Persoalan ini perlu mendapat perhatian. Bentuk perhatiannya harus jelas, salah satunya melalui penganggaran. Anggaran itu harus diarahkan untuk mendukung upaya pencegahan,” ujarnya.
Ia kembali mencontohkan kebutuhan cartridge untuk pemeriksaan tujuh parameter serta pembiayaan sosialisasi kepada masyarakat di tingkat RT dan lembaga lainnya.
“Misalnya, dengan membeli cartridge atau alat ukur untuk pemeriksaan tujuh parameter tadi. Sosialisasi juga memerlukan anggaran, baik kepada masyarakat di tingkat RT maupun ke lembaga-lembaga lainnya,” tutupnya.
Dorongan tersebut menyoroti pentingnya kesesuaian antara anggaran dan kebutuhan operasional BNN Samarinda. Dukungan pembiayaan diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pemeriksaan sekaligus memperluas edukasi mengenai bahaya narkotika.
Meski demikian, belum terdapat informasi mengenai keputusan penambahan anggaran maupun tindak lanjut pemerintah daerah atas usulan tersebut. Kebutuhan pembiayaan untuk pengadaan alat pemeriksaan dan sosialisasi masih menjadi perhatian yang disampaikan Sri Puji.
(Adv)
