UU Perampasan Aset Disahkan, Hardjuno Wiwoho Minta Koruptor Tak Lagi Menikmati Hasil Kejahatan

Gunakan suara perangkat Anda
1,112 dibaca
Bagikan:

Ringkasan Cepat

  • DIKSI.CO – Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, meminta pemerintah memaksimalkan pengembalian kekayaan hasil korupsi melalui Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.
  • Ia menyambut langkah DPR RI mengesahkan regulasi tersebut dan menilai Indonesia perlu mengubah strategi pemberantasan korupsi.
  • Menurut Hardjuno, penegak hukum selama ini terlalu berfokus pada hukuman penjara.

DIKSI.CO – Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, meminta pemerintah memaksimalkan pengembalian kekayaan hasil korupsi melalui Undang-Undang (UU) Perampasan Aset. Ia menyambut langkah DPR RI mengesahkan regulasi tersebut dan menilai Indonesia perlu mengubah strategi pemberantasan korupsi.

Menurut Hardjuno, penegak hukum selama ini terlalu berfokus pada hukuman penjara. Padahal, negara juga harus mengejar dan mengembalikan kekayaan yang pelaku peroleh melalui tindak pidana.

Ia menilai hukuman penjara saja belum cukup untuk menghentikan keuntungan ekonomi dari korupsi. Sebab, sejumlah pelaku masih bisa menikmati kekayaan ilegal setelah menyelesaikan masa hukuman. Mereka bahkan dapat mengalihkan harta kepada keluarga atau pihak lain.

“Selama ini kita terlalu fokus pada berapa tahun koruptor dihukum penjara, tetapi sering lupa menghitung berapa banyak uang hasil korupsi yang benar-benar berhasil dikembalikan. Seorang koruptor bisa saja menjalani hukuman, tetapi setelah bebas masih menikmati kekayaan hasil kejahatannya. Bahkan, kekayaan itu bisa dinikmati keluarganya atau pihak lain. Paradigma seperti ini harus diakhiri,” kata Hardjuno, Kamis (19/11/2026).

Karena itu, Hardjuno meminta aparat penegak hukum memutus seluruh keuntungan ekonomi dari tindak pidana korupsi. Ia ingin negara memastikan koruptor tidak lagi memperoleh manfaat dari kejahatan yang mereka lakukan.

Hardjuno Ingatkan Potensi Uji Materi UU Perampasan Aset

Meski mendukung pengesahan UU Perampasan Aset, Hardjuno mengingatkan pemerintah agar mencermati sejumlah ketentuan dalam regulasi tersebut. Ia menyoroti perlindungan hak milik, kepastian hukum, dan batas kewenangan negara ketika merampas kekayaan seseorang.

Hardjuno juga menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah itu dapat ditempuh apabila masyarakat menilai suatu ketentuan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

“Sebagai akademisi, saya melihat masih ada ruang perdebatan terhadap sejumlah ketentuan dalam undang-undang ini. Seluruh elemen masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi apabila menilai ada norma yang bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi masih tersedia waktu sekitar satu tahun sebelum undang-undang ini berlaku efektif. Masa transisi tersebut perlu dimanfaatkan untuk mengkaji dan menyempurnakan kesiapan pelaksanaannya,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah menggunakan masa transisi untuk mengkaji aturan teknis dan mempersiapkan seluruh lembaga pelaksana. Dengan demikian, pemerintah dapat meminimalkan persoalan hukum ketika regulasi mulai berlaku.

Hardjuno Minta Negara Telusuri Aset Koruptor

Hardjuno menegaskan bahwa koruptor tidak boleh menyembunyikan kekayaan hasil kejahatan melalui keluarga, perusahaan, maupun perantara. Menurutnya, aparat harus menelusuri asal-usul setiap aset sebelum mengambil tindakan hukum.

Jika aparat membuktikan suatu kekayaan berasal dari tindak pidana, negara dapat menempuh perampasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, ia meminta pemerintah tetap melindungi hak pihak ketiga yang memperoleh kekayaan secara sah dan memiliki itikad baik.

“Kalau seorang koruptor meninggal dunia, bukan berarti uang hasil korupsinya otomatis menjadi warisan yang boleh dinikmati keluarganya. Yang harus dilihat adalah asal-usul hartanya. Kalau terbukti berasal dari korupsi, aset itu tetap harus bisa dirampas. Tetapi jangan sampai harta keluarga yang diperoleh secara sah ikut dirampas tanpa dasar pembuktian,” tegasnya.

Hardjuno Minta Pengelolaan Aset Rampasan Terbuka

Selain proses perampasan, Hardjuno menyoroti tata kelola kekayaan yang negara ambil dari pelaku kejahatan.

Ia meminta pemerintah membentuk badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas dengan pembagian kewenangan yang tegas. Kedua lembaga harus menjalankan tugas secara transparan dan tidak mengambil alih kewenangan institusi penegak hukum lainnya.

Hardjuno juga mendorong pemerintah membuka informasi mengenai nilai aset yang berhasil negara rampas serta penggunaan hasilnya. Menurutnya, keterbukaan informasi dapat mencegah penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan negara.

“Jangan sampai kita berhasil merampas aset koruptor, tetapi kemudian aset itu justru menjadi sumber penyimpangan baru dalam pengelolaannya. Masyarakat harus bisa mengetahui berapa nilai aset yang dirampas dan ke mana hasilnya digunakan,” katanya.

Hardjuno berharap UU Perampasan Aset mampu memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menilai pemerintah harus membuktikan keberhasilan regulasi tersebut melalui pemulihan kerugian negara dan pemutusan keuntungan ekonomi para koruptor.

(Redaksi)

DIKSI.co

VNS

Tim Redaksi DIKSI.co

Menyajikan informasi terkini, akurat dan terpercaya untuk masyarakat.