TII Soroti Minimnya Transparansi RUU Perampasan Aset Jelang Disahkan DPR

Gunakan suara perangkat Anda
1,214 dibaca
Bagikan:

Ringkasan Cepat

  • DIKSI.CO - Transparency International Indonesia (TII) mendesak DPR dan pemerintah membuka akses publik terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
  • Desakan ini muncul menjelang rencana pengesahan regulasi tersebut dalam Rapat Paripurna DPR.
  • Peneliti TII, Agus Sarwono, menilai masyarakat perlu mengakses draf terbaru RUU Perampasan Aset.

DIKSI.CO – Transparency International Indonesia (TII) mendesak DPR dan pemerintah membuka akses publik terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Desakan ini muncul menjelang rencana pengesahan regulasi tersebut dalam Rapat Paripurna DPR.

Peneliti TII, Agus Sarwono, menilai masyarakat perlu mengakses draf terbaru RUU Perampasan Aset. Menurutnya, rancangan aturan tersebut memberikan kewenangan besar kepada negara untuk mengambil alih aset hasil kejahatan sehingga publik perlu ikut mengawasi proses penyusunannya.

“Sulit menerima logika bahwa sebuah regulasi yang akan memberikan kewenangan besar kepada negara untuk merampas aset hasil kejahatan dibahas tanpa akses publik yang memadai terhadap draf terbarunya,” kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/11/2026).

TII Desak DPR Buka Draf RUU Perampasan Aset

Agus mengingatkan DPR dan pemerintah agar tidak terburu-buru mengesahkan RUU Perampasan Aset tanpa melibatkan masyarakat dalam proses pembahasan.

Dia meminta pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi masyarakat sipil dan kalangan akademisi untuk menelaah seluruh substansi rancangan aturan tersebut.

Menurut Agus, masyarakat perlu memeriksa sejumlah ketentuan penting. Aspek tersebut meliputi mekanisme pembuktian, perlindungan hak pihak ketiga yang beriktikad baik, pengelolaan aset sitaan, serta pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum.

Agus menegaskan bahwa keterbukaan substansi dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan setelah pemerintah memberlakukan undang-undang tersebut.

Dia juga meminta DPR dan pemerintah membuktikan keseriusan mereka dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Menurutnya, pembahasan RUU Perampasan Aset tidak boleh sekadar menjadi respons terhadap tekanan publik atau simbol politik.

“Ukuran keberhasilannya bukan hanya seberapa cepat RUU ini disahkan, melainkan seberapa kuat ia mampu menutup ruang impunitas pelaku korupsi, memulihkan aset negara yang dirampas, dan membangun kepercayaan publik bahwa proses legislasi dijalankan secara terbuka, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan pemberantasan korupsi,” ujarnya.

DPR Sepakati RUU Perampasan Aset Masuk Paripurna

Di tengah kritik tersebut, DPR dan pemerintah menyepakati kelanjutan pembahasan RUU Perampasan Aset ke tahap pengambilan keputusan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR terdekat.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan kesepakatan tersebut dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Dasco meminta persetujuan anggota DPR untuk membawa RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ke pembicaraan tingkat II.

“Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?” ujar Dasco.

Anggota DPR yang hadir langsung menyatakan persetujuan atas usulan tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan sepuluh poin utama yang mengatur substansi RUU Perampasan Aset. Materinya mencakup prinsip hukum, ruang lingkup tindak pidana, pembagian kewenangan, hingga perlindungan hak asasi manusia.

Ini 10 Poin Utama RUU Perampasan Aset

1. Judul, Prinsip, dan Asas Hukum

RUU mengatur prinsip dan asas hukum dalam perampasan aset untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana

Mengatur jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Cakupannya termasuk penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong, perdagangan, dan saham bodong.

3. Penegasan Ancaman Pidana

Perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya. Ketentuan ini juga mencakup ancaman pidana mati sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Pembagian Kewenangan dan Mekanisme Perampasan

Mengatur pembagian kewenangan dalam proses perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari:

  • Penelusuran aset.
  • Penghentian transaksi.
  • Pemblokiran aset.
  • Penyitaan.
  • Pengajuan permohonan.
  • Pemeriksaan di sidang pengadilan.
  • Putusan pengadilan.
  • Pelaksanaan putusan.

5. Perlindungan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik

Memberikan jaminan perlindungan kepada pihak ketiga yang memiliki kepentingan sah atas aset. Aturan ini juga memberikan kesempatan pembuktian yang cukup bagi pihak terkait.

6. Pengembalian Aset kepada Korban

Menjamin upaya optimal untuk mengembalikan aset kepada korban tindak pidana secara langsung serta memanfaatkan aset bagi kepentingan masyarakat luas.

7. Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana

Mengatur tugas dan kewenangan badan yang berkompeten dalam mengelola aset secara profesional dan akuntabel, meliputi:

  • Penyimpanan.
  • Pengamanan.
  • Pemeliharaan.
  • Pemanfaatan.
  • Penjualan.
  • Pengembalian atau pelepasan aset.

8. Pengawasan Mekanisme Perampasan Aset

Mengatur pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset melalui badan independen untuk memastikan pelaksanaan aturan berjalan sesuai ketentuan.

9. Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan

Mencegah aparat penegak hukum menggunakan kewenangan perampasan aset untuk kepentingan pribadi atau menyalahgunakan kekuasaan.

10. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi

Mendorong penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset guna meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

(Redaksi)

DIKSI.co

VNS

Tim Redaksi DIKSI.co

Menyajikan informasi terkini, akurat dan terpercaya untuk masyarakat.