DIKSI.CO – Gejolak politik di Mongolia semakin memanas setelah Presiden Ukhnaa Khurelsukh mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (17/11/2026). Keputusan tersebut muncul sehari setelah partai oposisi Demokrat melontarkan tuduhan korupsi dan mengancam mengajukan proses pemakzulan terhadap dirinya.
Dalam konferensi pers di Istana Negara, Khurelsukh membantah seluruh tuduhan yang menyerangnya. Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah dan menegaskan tidak pernah melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan.
“Saya dituduh secara keliru dan difitnah dengan tuduhan melakukan kejahatan yang sangat serius,” ujar Khurelsukh, sebagaimana dikutip AFP.
Ia menjelaskan, keputusan mundur merupakan langkah untuk memulihkan nama baik sekaligus membuka jalan bagi pengungkapan kebenaran.
“Saya yakin, demi tegaknya keadilan, sudah sepatutnya Kepala Negara melepaskan tugas-tugasnya agar kebenaran dapat terungkap,” katanya.
“Oleh karena itu, saya secara resmi mengumumkan akan melepaskan tugas mulia sebagai Presiden Mongolia. Saya akan menyerahkan kasus pihak-pihak yang telah mencemarkan nama baik saya kepada pihak berwenang, dan saya akan berupaya memulihkan nama baik saya,” tambahnya.
Partai Oposisi Desak Presiden Mongolia Mundur
Sebelum pengumuman tersebut, partai oposisi Demokrat melayangkan kritik keras terhadap pemerintahan Khurelsukh.
Partai itu menuding Mongolia terjerumus dalam korupsi yang mendalam selama kepemimpinannya. Mereka juga mendesak sejumlah pejabat tinggi pemerintah, termasuk presiden, untuk mundur dan menjalani penyelidikan.
Selain itu, oposisi memberikan ultimatum kepada Khurelsukh. Ia harus mengundurkan diri atau menghadapi proses pemakzulan di parlemen.
Namun, Khurelsukh membantah telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan maupun mengambil uang negara.
“Selama menjabat sebagai presiden, saya tidak pernah mencuri dari rakyat maupun negara,” tegasnya.
“Saya tidak pernah berbohong atau mencuri. Saya tidak pernah menipu siapa pun,” lanjut Khurelsukh.
Mongolia Dilanda Krisis Politik Berbulan-bulan
Pengunduran diri Khurelsukh terjadi ketika Mongolia menghadapi ketidakstabilan politik selama beberapa bulan terakhir.
Selain tuduhan korupsi, Partai Rakyat Mongolia (MPP) yang berkuasa juga mengalami konflik internal. Situasi tersebut turut memperburuk kondisi politik nasional.
Pada Maret lalu, parlemen bahkan menunjuk perdana menteri ketiga dalam waktu kurang dari 12 bulan. Pergantian tersebut berlangsung setelah gelombang demonstrasi antikorupsi selama berminggu-minggu.
Ribuan anak muda turun ke jalan di ibu kota Ulaanbaatar. Mereka menyuarakan kemarahan terhadap kelompok elite kaya dan ketidakadilan yang dinilai semakin meluas.
Aksi tersebut mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi pemerintahan dan praktik korupsi di negara itu.
Ketua Parlemen Mongolia Ambil Alih Tugas Presiden
Setelah Khurelsukh mengumumkan pengunduran diri, Mongolia akan menjalankan mekanisme suksesi sesuai ketentuan konstitusi.
Berdasarkan hukum yang berlaku, Ketua Parlemen Sandag Byambatsogt dari MPP akan mengambil alih tugas-tugas kepresidenan.
Selanjutnya, Mongolia harus menyelenggarakan pemilihan presiden dalam waktu empat bulan..
(Redaksi)

