DIKSI.CO – Kebuntuan politik pascapemilihan umum di Israel memunculkan gelombang desakan untuk membentuk pemerintahan yang lebih inklusif. Ratusan warga turun ke jalan pada Rabu (28/10) untuk menyuarakan pembentukan pemerintahan gabungan yang melibatkan partai Yahudi dan Arab.
Media Israel, Haaretz, melaporkan aksi demonstrasi berlangsung di tiga titik, yakni Paris Square di Yerusalem, Unesco Square di Haifa, serta Taman Mesila di Tel Aviv.
Dalam aksi tersebut, massa membawa seruan persatuan dan kesetaraan melalui slogan, “Ya, untuk pemerintahan Yahudi-Arab” serta “Kebebasan untuk semua, from river to the sea”.
Demonstrasi ini mencerminkan meningkatnya dorongan masyarakat agar partai-partai politik Israel membangun koalisi lintas komunitas. Desakan tersebut muncul setelah hasil pemilu sementara menunjukkan tidak ada blok politik yang berhasil mengamankan mayoritas parlemen.
Netanyahu dan Oposisi Belum Raih Mayoritas Knesset
Hasil penghitungan sementara memperlihatkan persaingan ketat antara dua kekuatan politik utama. Partai Likud yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Partai Yashar yang dipimpin mantan panglima militer Gadi Eisenkot belum mampu mengumpulkan dukungan minimal 61 kursi.
Israel memiliki 120 kursi parlemen atau Knesset. Karena itu, setiap blok politik membutuhkan sedikitnya 61 kursi untuk membentuk pemerintahan mayoritas.
Berdasarkan data Komite Pusat Pemilihan Israel yang telah menghitung 90,4 persen suara hingga Kamis (29/10) sore WIB, blok Netanyahu memperoleh 52 kursi. Sementara itu, kubu Gadi Eisenkot mengantongi 48 kursi.
Di sisi lain, partai-partai Arab Israel berhasil memperoleh total 20 kursi. Rinciannya, Joint List mendapatkan 12 kursi, sedangkan Ra’am meraih delapan kursi.
Perolehan tersebut membuat partai-partai Arab berpotensi memainkan peran penting dalam menentukan arah pembentukan pemerintahan berikutnya.
Ahmad Tibi Ulurkan Tangan kepada Blok Oposisi
Peluang kerja sama politik juga mendapat sinyal dari anggota parlemen Israel keturunan Arab sekaligus pemimpin blok Joint List, Ahmad Tibi.
Ia menyatakan koalisinya membuka peluang kerja sama dengan kelompok oposisi atau yang dikenal sebagai blok perubahan untuk mengakhiri pemerintahan Benjamin Netanyahu.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima Anadolu Agency, Tibi menyebut tingginya partisipasi pemilih Arab sebagai pencapaian bersejarah bagi Joint List.
Menurutnya, pembentukan aliansi tersebut menjawab keinginan masyarakat agar partai-partai Arab bersatu dan mengambil peran lebih besar dalam politik Israel.
“Partisipasi pemilih Arab yang sangat tinggi merupakan pencapaian bersejarah bagi Joint List. Aliansi ini menjawab seruan masyarakat untuk bersatu dan membuktikan bahwa mereka merupakan kekuatan penentu yang tanpanya perubahan mustahil terwujud,” kata Tibi.
Ia juga menegaskan kesiapan pihaknya menjalin komunikasi dengan blok perubahan untuk menggulingkan pemerintahan Netanyahu bersama Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.
“Kami mengulurkan tangan kepada ‘blok perubahan’ untuk menggulingkan pemerintahan Netanyahu-Ben-Gvir, yang akan diawali dengan pencopotan Ketua Knesset Amir Ohana,” tambahnya.
Partai Arab Berpotensi Jadi Penentu Koalisi
Blok perubahan yang berupaya menggantikan pemerintahan Netanyahu terdiri atas sejumlah kekuatan oposisi. Di antaranya Partai Yashar pimpinan Gadi Eisenkot, Yesh Atid pimpinan Yair Lapid, Partai Demokrat pimpinan Yair Golan, Beyachad pimpinan Naftali Bennett, serta Yisrael Beiteinu pimpinan Avigdor Lieberman.
Dengan belum adanya blok yang mencapai mayoritas 61 kursi, dukungan partai-partai Arab berpotensi menjadi faktor penting dalam proses negosiasi politik.
Situasi tersebut sekaligus memperlihatkan posisi strategis Joint List dan Ra’am dalam menentukan komposisi pemerintahan Israel selanjutnya.
(Redaksi)
