DIKSI.CO –Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda segera mencairkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp13 miliar untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Ia menilai pemerintah perlu segera memperbaiki peralatan pemadam yang rusak dan memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD) demi menjaga keselamatan relawan.
Rohim menilai anggaran BTT tahun 2026 belum memberikan dampak nyata terhadap penanganan kebakaran di lapangan. Padahal, kebakaran yang terus terjadi menuntut kesiapan peralatan dan perlindungan bagi petugas.
Ia menjelaskan, Pemkot Samarinda perlu kembali menetapkan status tanggap darurat Karhutla agar dapat mengakses dana tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dengan situasi kebakaran di mana-mana, menurut saya Karhutla di Samarinda ditetapkan sebagai kondisi tanggap darurat, sehingga dana BTT bisa diakses untuk memenuhi semua fasilitas pemadaman kebakaran,” kata Rohim, Jumat (23/10/2026).
Menurutnya, pemerintah kota harus segera mengambil langkah konkret. Keterbatasan peralatan dapat memperlambat pemadaman sekaligus meningkatkan risiko bagi petugas yang menghadapi api secara langsung.
Peralatan Pemadam Rusak, Relawan Butuh APD
Rohim menyampaikan desakan tersebut setelah Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC-PPA) Kaltim melaporkan kerusakan sejumlah peralatan pemadam. Kondisi itu menyulitkan relawan ketika berupaya mengendalikan kebakaran.
Ia meminta Pemkot Samarinda memprioritaskan pembelian APD dan mengganti peralatan yang sudah tidak layak pakai. Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap petugas memiliki perlengkapan yang memadai sebelum mereka memasuki lokasi kebakaran.
“Kalau itu harus diakses dengan status tanggap darurat, ya oleh kota (Pemkot) ditetapkan saja. Ini terjadi setiap hari dan sudah berdampak,” ujarnya.
Rohim mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan keselamatan ribuan relawan dan petugas. Mereka menghadapi risiko tinggi saat memadamkan api, terlebih ketika peralatan pendukung tidak berfungsi optimal.
Ia juga menilai pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dasar relawan tanpa biaya besar. Sebagai contoh, pengadaan selang pemadam membutuhkan anggaran sekitar Rp3 juta.
Karena itu, Rohim meminta Pemkot segera memenuhi kebutuhan tersebut agar relawan dapat bekerja lebih optimal dan mengurangi risiko saat bertugas.
DPRD Samarinda Dorong Dukungan Pemerintah Pusat
DPRD Samarinda juga mendorong pemerintah pusat membantu penanganan Karhutla. Rohim mengungkapkan, pihaknya telah menemui anggota DPR RI di Jakarta untuk menyampaikan kebutuhan dan kondisi penanganan kebakaran di Samarinda.
Ia menilai kebakaran yang meluas dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat membutuhkan dukungan lebih besar. Pemerintah daerah perlu memperkuat penanganan di tingkat kota, sementara pemerintah pusat dapat membantu memenuhi kebutuhan fasilitas pemadaman.
Rohim berharap pemerintah pusat mempertimbangkan penetapan Karhutla sebagai bencana nasional sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan membuka peluang dukungan yang lebih luas bagi daerah.
Ia kembali meminta Pemkot Samarinda segera mengoptimalkan anggaran yang tersedia sembari memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kita berharap pemerintah daerah segera memperkuat penanganan di tingkat kota, dan meminta pemerintah pusat mempertimbangkan penetapan Karhutla sebagai bencana nasional,” demikian Abdul Rohim.
(Adv)
