Namun saat ini hal itu tidak bisa dilakukan, program baru bisa dilelang ketika angka paket kegiatan menyentuh pembiayaan sebesar Rp2,5 miliar.

Alhasil, saat ini daya serap APBD 2021 berada dibawah 20 persen.

"Sampai sekarang dibawah 20 persen, salah satunya karena ini, bankue yang dulu bisa dilelang dengan 200 jutaan, saat ini tidak boleh lagi," ungkap Hasan.

Menurutnya hal ini sangat mengganggu usulan program dari kabupaten/kota. Daerah diharuskan kembali menghimpun program hingga paket kegiatan yang diusulkan menyentuh angka minimal Rp2,5 miliar.

"Dengan adanya pergub ini, paket kegiatan harus dilelang dengan mimal angka Rp2,5 miliar. Ini yang mempersulit di kabupaten/kota," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)