Selain itu, komunikasi antara komisi terkait di DPRD Kaltim dan OPD perlu ditingkatkan. Jangan sampai kembali muncul bahasa program pembangunan dilakukan pemprov menjadi kegaduhan di komisi terkait, karena komisi terkait tidak pernah membahas program itu.

Fraksi Gerindra kembali mengingatkan terjadinya keriuhan di Komisi III saat merasa tidak pernah melakukan pembahasan pembangunan RS Korpri. 

"Untuk pembangunan oleh OPD-OPD di Pemprov Kaltim, perlu dilakukan kajian dan ketebukaan kepada komisi DPRD terkait, agar tidak terjadi legaduhan di komisi terkait," tegasnya.

OPD pun diminta jeli dalam membuat dan mengusulkan program di APBD 2022. 

"Penganggaran bukan hanya proses penyusunan saja, tapi juga disiplin dalam merealisasikan agar tepat  waktu dan tepat sasaran," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)