DIKSI.CO, SAMARINDA - Fraksi-fraksi partai di DPRD Kaltim, memberikan pandangan umum atas Rancangan APBD Kaltim 2022.

Dalam penyampaian pandangan yang digelar Jumat (26/11/2021), fraksi-fraksi di DPRD sebagian besar menyoroti Silpa dan akselerasi pembangunan infrastruktur di Bumi Mulawarman.

"Yang jelas pada sisi-sisi pendapatan yang kami soroti, kemudian yang menyangkut infranstruktur, berkaitan hajat hidup orang banyak ini menjadi perhatian," kata Makmur HAPK, Ketua DPRD Kaltim, ditemui usai paripurna pandangan fraksi, Jumat (26/11/2021).

Jahidin, menjadi juru bicara menyampaikan pandangan umum Fraksi PKB atas nota keuangan RAPBD 2022 Kaltim.

Pada penyampaiannya, Fraksi PKB menyoroti sisa lebih penggunaan anggaran tahun sebelumnya (Silpa) yang masih besar setiap tahunnya.

Pada 2019, Silpa Kaltim mencapai Rp2,95 triliun. Pada APBD 2020, Silpa Kaltim berada di angka Rp2,1 triliun.

Silpa tahun 2021 inipun masih dipresiksi berada dalam jumlah besar, melihat tidak adanya APBD perubahan dan diganti dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Kaltim.

Untuk itu, Fraksi PKB mendorong agar Silpa ini benar-benar jadi perhatian bagi pemerintah provinsi tahun 2022 mendatang.

"Penurunan Silpa oleh pemerintah, harus jadi perhatian. Diperlukan upaya penyerapan anggaran maksimal agar bisa menurunkan Silpa di APBD 2022 mendatang," papar Jahidin.

"Pemprov Kaltim mesti memaksimalkan kinerja OPD dalam melaksanakan program yang sudah dianggarkan di APBD 2022. Sehingga semua kegiatan terealisasikan dan tidak menjadi Silpa," sambungnya.

Sementara itu, Fraksi Gerindra, menyoroti proyek infrastruktur yang dikerjakan mendekati akhir tahun.

Dalam laporan pandangan umum Fraksi Gerindra, yang dibacakan Baharuddin Muin, meminta Pemprov Kaltim lebih selektif dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Baik sumber daya maupun waktu.

"Pembangunan harus lebih selektif sumber daya dan waktu, guna memaksimalkan akselerasi pembangunan yang diinginkan," terang Muin.

Beberapa proyek yang menjadi sorotan salah satunya adalah pembangunan RS Korpri yang mulai dilakukan kurang dari tiga bulan sebelum tutup tahun anggaran.

Selain itu, komunikasi antara komisi terkait di DPRD Kaltim dan OPD perlu ditingkatkan. Jangan sampai kembali muncul bahasa program pembangunan dilakukan pemprov menjadi kegaduhan di komisi terkait, karena komisi terkait tidak pernah membahas program itu.

Fraksi Gerindra kembali mengingatkan terjadinya keriuhan di Komisi III saat merasa tidak pernah melakukan pembahasan pembangunan RS Korpri. 

"Untuk pembangunan oleh OPD-OPD di Pemprov Kaltim, perlu dilakukan kajian dan ketebukaan kepada komisi DPRD terkait, agar tidak terjadi legaduhan di komisi terkait," tegasnya.

OPD pun diminta jeli dalam membuat dan mengusulkan program di APBD 2022. 

"Penganggaran bukan hanya proses penyusunan saja, tapi juga disiplin dalam merealisasikan agar tepat  waktu dan tepat sasaran," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)