Gegara Buat Statement Ini, Gubernur Kaltim Dianggap Posesif dan Tak Tunjukkan Kedewasaan


person access_time 1 year ago remove_red_eyeDikunjungi 1002 Kali
Gegara Buat Statement Ini, Gubernur Kaltim Dianggap Posesif dan Tak Tunjukkan Kedewasaan

Kolase Isran, Castro dan M. Samsun/ Diksi.co

Statement Gubernur Kaltim menanggapi usulan hak interpelasi DPRD Kaltim menuai polemik. Diberitakan sebelumnya, Isran Noor menanyakan ke awak media, siapa yang menggulirkan usulan hak interperlasi di DPRD Kaltim.

Ditulis Oleh: DIKSI.co
04 November 2019

DIKSI.CO, SAMARINDA – Statement Gubernur Kaltim menanggapi usulan hak interpelasi DPRD Kaltim menuai polemik. Diberitakan sebelumnya, Isran Noor menanyakan ke awak media, siapa yang menggulirkan usulan hak interperlasi di DPRD Kaltim.

"Siapa itu yang usul, saya mau tahu orangnya?. Orang mana dia?," kata Isran Noor.

Gubernur Kaltim menganggap hal tersebut tidak mendukung kedaulatan daerah dalam menjalankan pemerintahan. Sebab sebagai gubernur, Isran meyakini memiliki hak untuk menentukan Sekprov Kaltim yang membantunya di pemerintahan.

"Dari mana asalnya dia, saya mau tahu. Dia tidak mendukung kedaulatan. Dia pendatang itu," tegasnya.

Komentar Isran inipun mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim, menyayangkan hal tersebut.

Samsun menjelaskan bahwa hak interpelasi adalah hak yang dilindungi Undang-Undang yang melekat pada anggota dewan.

“Gubernur jangan posesif gitu lah menanggapi hak interpelasi ini. Hak interpelasi ini kan hak yang dilindungi undang-undang yang melekat pada anggota dewan, gitu aja kok terganggu,” kata Samsun.

Iklan Apri Gunawan/ Diksi.co

Politisi PDI Perjuangan Kaltim ini juga menilai, seluruh anggota DPRD Kaltim memiliki hak untuk mengusulkan hak interpelasi. Gubernur diminta untuk tidak menarik hal ini ke masalah personal, bahkan tidak mengaitkan dengan pendatang atau bukan pendatang. Sebab menurut Samsun, hal tersebut dapat memecah belah warga Kaltim.

“Jangan kaitkan ini dengan pendatang atau bukan pendatang. Ini justru akan memecah belah warga Kaltim nantinya. Masalah pendatang bukan pendatang, agama apa, suku apa, sudah selesai dengan sumpah pemuda kemarin yang kita peringati,” tegas Samsun.

Selain Wakil Ketua DPRD Kaltim, tanggapan juga diberikan oleh Herdiansyah Hamzah, pengamat hukum dan politik dari Universitas Mulawarman.

Castro, sapaan akrabnya menyampaikan, pernyataan gubernur soal pendatang cenderung berbau SARA. Hal ini disayangkan lantaran posisinya sebagai Gubernur Kaltim yang seharusnya mengayomi justru menyampaikan pernyataan yang sensitif.

“Itu menunjukkan cara berpikir yang dangkal. Semestinya usulan interpelasi itu ditanggapi biasa-biasa saja, tak perlu bereaksi berlebihan,” ungkap Herdiansyah Hamzah.

Herdiansyah menjelaskan hak interpelasi telah dijamin oleh undang-undang, sehingga gubernur tidak perlu merasa terancam. Sebab, bila tidak ada yang salah dalam mengambil kebijakan, tentu semua akan baik-baik saja.

“Tidak perlu menyerang personal seseorang, apalagi sampai menyerempet ke isu SARA. Sikap itu menunjukkan ketidakdewasaan dalam berpolitik,” pungkas Herdiansyah Hamzah. (tim redaksi Diksi) 

Iklan Saefuiddin Zuhri/ Diksi.co

 



Tinggalkan Komentar



Baca Lainnya