“Pemkot Samarinda akan mendukung dan mengusulkan. Dalam hal ini, Samarinda terlibat pada masalah sosial,” kata AH.
Ya, rentetan kejadian kecelakaan lalu lintas dari luka hingga meninggal dunia menjadikan jalur ini semakin rawan dan berbahaya. Sayangnya hingga kini belum ada payung hukum yang mengatur batas kendaraan dan pengaturan waktu kendaraan yang diperbolehkan melintas terutama roda enam ke atas.
Imbasnya, masih ada saja truk roda enam melenggang bebas di Gunung Manggah meskipun ditengah protes warga yang meminta dilakukan pengaturan kendaraan.
Kasat Lantas Polresta Samarinda, Kompol Ramadhanil sebenarnya tidak tutup mata dengan masih banyaknya truk di atas roda enam yang melintas. Namun pihaknya belum dapat melakukan penindakan lantaran belum ada payung hukum yang jelas.
"Payung hukumnya ya rambu lalu lintas di jalan ini. Selama tidak ada pelanggaran apa yang mau kami tegakkan," kata Ramadhanil, Minggu (1/11).
Plt Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Samarinda, Herwan melalui Kabid Lalulintas Jalan Hari Prabowo menjelaskan, selama belum ada perubahan maka Perwali No 4 tahun 2011 tentang lintasan angkutan jalan masih menjadi pedoman."Sebelum ada pengganti ya Perwali ini yang kami gunakan," kata Hari.
Kata AH, perwali yang mengatur hal itu memang tidak bisa dipaksakan karena banyak benturannya. “Bagaimana mungkin melarang kendaraan besar lewat jalur ini, sementara jalur ini menjadi akses satu-satunya,” kata AH.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Masud.
