"Kalau ranah eksekutif semuanya sudah. Ini tinggal yang legislatif dan yudikatif yang untuk di-review design-nya," jelasnya.
Diketahui, Prabowo memberikan target agar IKN siap menjadi ibu kota politik pada 2028.
Maka dari itu fasilitas sarana prasarana instansi legislatif dan yudikatif mesti selesai dibangun dan bisa digunakan sebelum 2028.
Prabowo juga sudah merestui anggaran tambahan untuk pembangunan IKN sebesar Rp 48,8 triliun selama lima tahun ke depan. (*)