Tag Berita
APBD Kaltim
Upaya Tingkatkan PAD Kaltim, Segera Launching Bayar Pajak Kendaraan Bisa di Tokopedia
Proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) di APBD Kaltim 2021, ditarget naik oleh Pemprov Kaltim.
daerah
2020-12-14 05:23:12
Pemprov Kaltim Pasang Target Tinggi di PAD, Penerimaan Pajak Daerah Ditarget Naik Rp 1,07 Triliun
Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kaltim tahun 2020, disetujui di angka Rp 11,6 triliun.
daerah
2020-12-13 06:44:37
Pembahasan KUA-PPAS Terkesan Tertutup, Pengamat Hukum Sebut Masuk Kategori Perampokan Anggaran Sistematis Jika Ada Mufakat Jahat
Pengamat hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah alias Castro soroti kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mengenai rapat Kebijakan Umum Angga
daerah
2020-10-17 11:40:39
Dana Covid-19 Kaltim Masih Ratusan Juta, Pemprov Tegaskan Tak Akan Habiskan Anggaran
Hingga September 2020 lalu, anggaran penanganan Covid-19 di Kaltim hanya terserap 30,8 persen. Padahal pandemi Covid-19 di Bumi Mulawarman, telah terjadi sejak Maret 2020 lalu.
daerah
2020-10-08 08:40:18
Tahun Depan, APBD Kaltim Diprediksi Turun Rp 2 Triliun, Kepala Bappeda Beri Penjelasan Ini
Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melalui anggota komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin soroti turunnya rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2021.
daerah
2020-10-05 10:05:51
Susun Rancangan APBD 2021, BPKAD Kaltim Pastikan Anggaran Penaganan Covid-19 Kembali Dialokasikan Tahun Depan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, tidak bisa dihindari terdampak pandemi Covid-19.
advertorial
2020-10-01 07:48:58
APBD Kaltim Merosot di Perubahan, BPKAD Pastikan Anggaran Covid-19 Tak Terganggu
Diketahui, secara keseluruhan APBD Kaltim berkurang sebesar Rp 1,45 triliun. Sehingga APBD semula Rp 12,29 triliun menjadi Rp 10,8 3 triliun.
advertorial
2020-09-24 10:27:44
Serapan Anggaran di Bawah 30 %, Tujuh OPD di Kaltim Dapat Penilaian Merah, Termasuk Dinas PUPR
Muhammad Sa'duddin, Kepala BPKAD Kaltim menerangkan ketujuh OPD tersebut mendapat nilai merah karena penyerapan anggaran hingga Juli 2020 masih di bawah 30 persen.
daerah
2020-08-10 06:12:14
beritaekonomi
beritaadvertorial
