Disinggung mengenai sosok Makmur HAPK dengan berbagai prestasi dan loyalitas sebagai anggota Golkar namun dari surat tersebut terkesan seperti pimpinan DPRD Kaltim terzolimi, Castro pun dibuat bertanya-tanya dengan keputusan tersebut.

"Benar, karena itu partai harus menjelaskan apa dasar pemberhentiannya. Masa jabatan Pimpinan DPRD itu kan terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD," ujarnya.

"Namun demikian, pimpinan DPRD bisa diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir jika ia meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan sebagai anggota DPRD, atau diberhentikan sebagai pimpinan DPRD," tambahnya.

Dalam ketentuan Pasal 36 ayat (3) PP 12/2018 tentang Pedoman Tatib DPRD juncto Pasal 24 ayat (4) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tatib DPRD Provinsi Kaltim, disebutkan secara eksplisit bahwa, pimpinan DPRD diberhentikan dalam dua kondisi. 

Pertama, melanggar sumpah atau janji dan kode etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan. Dan Kedua, partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Atas dasar tersebut, Castro menegaskan pergantian jabatan anggota partai sebagai pimpinan DPRD tidak dapat dilakukan secara asal-asalan, harus didasari dengan alasan yang rationable dan memadai

"Bukan asal main ganti begitu saja. Sebab sejak saat anggotanya diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan DPRD, maka sesungguhnya partai politik sudah menghibahkan anggotanya untuk kepentingan rakyat. Jadi ada hak publik yang mesti dipertimbangkan juga. Untuk itu, mesti jelas apa alasan penggantiannya," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)