Meski begitu, Hadi Mulyadi menegaskan Kaltim akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat, terkait urusan pembangunan IKN.
Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo, telah menyampaikan akan ada suntikan dana dari APBN untuk pembangunan ibu kota negara di Sepaku, Penajam Paser Utara.
"Kita ikuti keputusan pemerintah, terkait pembangunan IKN," paparnya.
Hanya saja, jika nantinya Kaltim diminta memberikan porsi APBD ke pembangunan fasilitas penunjang IKN, pihaknya menegaskan tidak dapat melakukan hal tersebut.
Pasalnya APBD Kaltim masih memiliki keterbatasan.
"Tidak mungkin dibebankan ke APBD Kaltim. Dananya kan dari pusat, yang sekarang saja dana APBD terbatas bagaimana kita membantu," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)
