[2[ Proses penyusunan tidak partisipatif, dilakukan dengan terburu-buru dan diam-diam yang mengindikasikan kemunduran demokrasi. Undang-undang sapu jagat ini merugikan lingkungan karena menghapuskan izin lingkungan dan pembatasan partisipasi masyarakat.  

[3] Hampir separuh anggota DPR RI adalah pengusaha yang terkait dengan ekstraksi sumber daya alam, sementara sepertiga anggota Kabinet Indonesia Maju terkait dengan bisnis batubara. 

[4] Pelemahan KPK mulai dari penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan (2017), Revisi UU KPK No 30/2002 pada 2019, dan pemecatan Pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan Mei 2021. 

[5] JATAM (2020) mencatat terdapat 3.092 lubang tambang batubara ditelantarkan di Indonesia, tersebar di Aceh (6), Sumatera Barat (22), Bengkulu (54), Lampung ( 9), Riau (19), Jambi (59), Sumatera Selatan (163), Banten (2), Kalimantan Tengah (163), Kalimantan Utara (44), Kalimantan Selatan (814), Kalimantan Timur (1.735), Sulawesi Selatan (2). Di Kalimantan Timur ada 39 orang yang meninggal di lubang tambang yang ditelantarkan sebagian besar adalah anak-anak.

[6] Masyarakat 13 Desa di Dairi menolak PT. Dairi Prima Mineral karena mengancam ekosistem hutan, mengurangi sumber daya air, dan dapat merusak lahan pertanian masyarakat. Selain itu dapat mengubah mata pencaharian masyarakat yang dari bertani menjadi buruh industri tambang. Dairi merupakan daerah patahan gempa dan rawan bencana seperti banjir dan longsor. PT Dairi Prima Mineral- perusahaan tambang timah hitam yang mengeksploitasi bentang alam hutan dan kebun di Kabupaten Dairi ini sahamnya dimiliki keluarga bakrie (49%) dan pengusaha China (51%). Tambang ini mengancam sumber air yang digunakan warga untuk bersawah, berkebun, dan aktivitas reproduksi sosial perempuan untuk masak, cuci, kakus (MCK).

[7] Gunung Tumpang Pitu adalah wilayah hutan lindung sekaligus benteng yang melindungi warga dari bencana tsunami. Namun Pemerintah justru mengubahnya menjadi wilayah tambang emas PT. Bumi Suksesindo (BSI) milik keluarga Thohir dan Edwin Soeryadjaya. Tambang emas sangat rakus air terutama untuk kegiatan pemurnian emas, perusakan wilayah tangkapan air, dan pembuangan limbah tailingnya ke lingkungan sekitar. Akibatnya, warga khususnya Perempuan mengeluhkan krisis air dan mengalami banjir (Jatam, 2016). Penolakan rakyat terhadap pertambangan juga direpresi pemerintah dan aparat, juga kriminalisasi oleh perusahaan. 

[8] Pabrik nikel dan PLTU PT Central Omega Resources Industri Indonesia (PT CORII) asal China beroperasi hanya 500 m dari pemukiman di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia- Sulawesi Tengah. Akibatnya tak hanya hujan debu, warga desa didiagnosa mengalami peradangan paru-paru, hingga batuk dan muntah darah. Tak hanya cemaran udara, nikel yang ditambang PT Mulia Pasific Resources dan PT Itamatra Nusantara di wilayah pesisir Teluk Lambolo- Sulawesi Tengah untuk memasok pabrik tersebut juga merusak ekosistem perairan dan mengganggu area tangkapan nelayan Ganda Ganda. Warga menuntut perusahaan mengganti lahan, bangunan rumah dan memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman. Upaya menyelamatkan diri itu terhalang karena pemerintah dan perusahaan membuat penggantian aset mereka bernilai sangat rendah

[9] PT Freeport Indonesia sudah lebih setengah abad menambang emas Papua. Namun provinsi Papua jadi daerah termiskin di Indonesia, tingkat kemiskinan mencapai 35,69% (BPS, 2019).  Perusahaan membuang limbahnya ke sungai yang dampaknya meluas hingga ke 23 kampung di 3 distrik Mimika dan menyebabkan 3.500 masyarakat terisolir akibat pendangkalan sungai dan kesulitan melakukan transportasi air menggunakan perahu. Pada 2017, LEPEMAWIL menemukan seluruh penduduk di kampung Pasir Hitam mengungsi akibat dikepung limbah. Kematian massal ikan terjadi hingga 4 kali, belum lagi  pohon mengering, gangguan kesehatan warga seperti gatal-gatal serta gangguan pernapasan.