Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim, memaparkan polemik pimpinan dewan menjadi masalah internal DPRD Kaltim.

Dirinya berharap dualisme yang terjadi di DPRD, tidak mengorbankan kepantingan masyarakat.

"Harapan kita, seluruh persoalan dualisme ini tidak mengganggu kepentingan masyarakat," jelas Hadi.

"Tapi yang terpenting, ini kan masalah internal mereka (DPRD Kaltim), di internal ada aturan-aturan yang mereka buat. Silahkan mereka mematuhi aturan yang disepakati, kalau ada masalah silahkan diselesaikan," lanjutnya.

Ditanya soal siapa yang berhak menduduki Ketua DPRD Kaltim, Hadi menegaskan dewan mestinya patuh pada PN Samarinda.

"Saya bukan pakar hukum, jadi tidak terlalu mendalaminya. Tapi kalau mengikuti keputusan Pengadilan Negeri  (Samarinda) kan, (SK Mendagri) batal secara hukum," tegasnya. (tim redaksi Diksi)