"Harusnya dijadikan titik balik menyatukan persepsi antara masyarakat, pemerintah dan legislatif. Itu untuk menyatukan suara masalah ini dan diselesaikan secara teknis bukan secara politis. Karena selama ini, banjir di Samarinda juga menjadi masalah politis bukan masalah teknis saja," ungkapnya.

Disebutkan harus ada upaya program jangka panjang yang tak hanya pembangunan fisik, yaitu persoalan tata ruang kota yang mesti dibenahi baik secara zona maupun aturan.

"Kalau dilihat dari urgent-nya jangka pendek SKM dan pemukiman. Kalau jangka panjang tata ruang. Bukan bicara fisik lagi tetapi zona dan aturan. Kemudian rekayasa teknologi menghadapi banjir. Kalau misalnya bikin rumah panggung gak menyelesaikan masalah," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)