DPRD Kaltim menegaskan agar Pemprov berupaya memaksimalkan serapan anggaran di APBD murni.

Beredar kabar, pembangunan RS Korpri sempat dievaluasi oleh DPRD Kaltim sebagai upaya bargaining dewan mendealkan pokok pikiran.

Dengan tegas, Samsun membantah hal tersebut.

"Enggak ada urusan beda halaman itu. RS Korpri tidak ada hubungannya. Enggak ada sama sekali dalam rangka pengawasannya. Tupoksi Komisi III," tuturnya.

"Rp43 miliar dihabiskan dua bulan setengah, selesai ga kira-kira. Banyak meragukan, sama dewan juga ragu. Jadi enggak ada urusan," imbuhnya.

Dikonfirmasi terkait rencana pembahasan lanjutan APBD perubahan 2021, DPRD disebut masih menunggu respon Pemprov Kaltim terkait rendahnya serapan, dan memaksimalkam penggunaan anggaran di APBD murni.

"Pembahasan APBD dengan TAPD, kami lihat nanti respon pemerintah daerah bagaimana. Berarti mayoritas dewan itu tadi selesaikan itu dulu APBD murni yang ada serapan anggaran masih rendah gitu lah," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)