Kini DPRD Balikpapan bersama Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Balikpapan terus menggali informasi data pendistribusian dan jumlah sembakonya untuk dapat dilakukan evaluasi kembali.

"Kita tidak bisa men-judge si a b c yang bersalah, kita gali info data di lapangan dan kami koordinasikan kepada tim gugus tugas," katanya.

Ketika ditanya apakah bantuan sosial yang tidak memiliki kriteria tersebut akan menimbulkan masalah perubahan APBD pada bulan Juni, Abdulloh menjawab belum dikoordinasikan, yang terpenting alokasi anggaran Covid-19 saat ini dapat dimaksimalkan dulu.

"Yang penting kita sudah mengalokasikan dulu anggaran penanganan Covid-19 semaksimal, mungkin mudah-mudahan alokasi anggaran itu cukup, masalah pasti ada karena banyak kegiatan yang ditunda karena kekurangan anggaran," ujarnya. (advertorial)