DIKSI.CO, BALIKPAPAN- Munculnya fenomena warga yang berkeluh-kesah di tengah lambatnya proses pendistribusian bantuan sembako kepada warga yang terdampak Covid-19 di Balikpapan.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh meminta semua kalangan untuk saling mengingatkan dan menginformasikan jika adanya penyelewengan pendistribusian bantuan sembako yang tidak sampai kepada warga.

"Sama-sama saling mengingatkan, bukan mengintimidasi, saling mengawasi. Kalau ada pelaksanaan di lapangan yang menyalahkan kewenangan, pendistribusiannya ke masyarakatnya betul atau tidak, jumlahnya," ujarnya.

Banyaknya warga yang hingga kini belum mendapatkan sembako karena dinilai adanya ketidakadilan Pemkot Balikpapan dan RT setempat yang tidak membagikan secara merata.

Ia mengakui sudah mendapatkan banyak laporan terkait permasalah pendistribusian sembako yang tertahan di RT setempat, untuk dapat dikaji kembali kekurangan yang terjadi di lapangan.

"Kami juga sudah banyak laporan terkait jumlah harga, pendistribusianya, jumlah yang terdata, kami masih menggali untuk bisa dievaluasi," katanya.

Kini DPRD Balikpapan bersama Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Balikpapan terus menggali informasi data pendistribusian dan jumlah sembakonya untuk dapat dilakukan evaluasi kembali.

"Kita tidak bisa men-judge si a b c yang bersalah, kita gali info data di lapangan dan kami koordinasikan kepada tim gugus tugas," katanya.

Ketika ditanya apakah bantuan sosial yang tidak memiliki kriteria tersebut akan menimbulkan masalah perubahan APBD pada bulan Juni, Abdulloh menjawab belum dikoordinasikan, yang terpenting alokasi anggaran Covid-19 saat ini dapat dimaksimalkan dulu.

"Yang penting kita sudah mengalokasikan dulu anggaran penanganan Covid-19 semaksimal, mungkin mudah-mudahan alokasi anggaran itu cukup, masalah pasti ada karena banyak kegiatan yang ditunda karena kekurangan anggaran," ujarnya. (advertorial)