Wagub Kaltim mengakui masih ada warga yang ditemukan data ganda penerima bantuan sosial, baik itu bantuan dari Pemprov Kaltim, bantuan kab/kota, maupun bantuan pusat.

"Data awal-awal yang kami terima dari kabupaten/kota, setelah diverifikasi ternyata masih ada data warga yang mendapat bantuan berlapis," jelasnya.

Untuk itu, Hadi menegaskan pihaknya saat ini masih berupaya melakukan verifikasi data penerima bantuan.

Bila nantinya data sudah lengkap dan aman, pihaknya langsung mencairkan bantuan JPS tersebut melalui Bank BRI dan Bank Kaltimtara.

"Sementara masih kami data ulang, bila sudah fiks, bantuan akan langsung dicairkan," pungkasnya.

Diketahui, Bansos JPS Kaltim ini dianggarkan melalui APBD Kaltim tahun 2020, sebesar Rp 150 miliar. (tim redaksi Diksi)