Hasil pertemuan ini nantinya, kata Novan, dapat dibawa ke pemerintah pusat sebagai bahan permohonan bantuan keuangan penanganan banjir di daerah.

Bantuan pusat nantinya dapat menyasar kepada program dengan skala besar, seperti pengerukan sedimentasi waduk Benanga.

"Sudah disampaikan oleh BWS selaku badan vertikal PUPR itu mengatakan kalau tahun 2027 tidak ada normalisasi lagi itu sudah habis. Tidak ada lagi fungsinya Benanga," ucapnya.

Politisi Golkar itu meminta Pemprov Kaltim dalam hal ini Gubernur Kaltim, Isran Noor jangan menutup menata atas persoalan yang dihadapi kabupaten/kota, khususnya Kota Samarinda yang merupakan ibu kota provinsi.

"Ini yang kita minta, perhatiannya dari pemerintah provinsi. Kita bukan tidak bisa melaksanakan, tapi kita ini tidak punya dana untuk melaksanakan normalisasi," katanya. (advertorial)