"Kalau perdanya tidak dibatalkan atau digugurkan, pasti nanti ada unsur pidana yang muncul kalau itu dilaksanakan, karena Perda itu sanksinya pidana sedangkan perwali larinya ke perdata," lanjutnya.

Langkah Pemkot untuk merevisi Perwali dengan tetap mengacu pada Perda yang berlaku sebagai bahan landasan juga tidak dimungkinkan menurut Joni.

Ia berpendapat lebih baik masyarakat yang sedang ingin mengurus IMTN bisa bersabar dan sedikit menunggu, asal produk hukum yang disesuaikan atas imbas perampingan OPD ini bisa betul-betul ideal untuk diterapkan.

"Ini memang kebutuhan masyarakat, banyak sekali yang meminta supaya itu cepat diselesaikan, tetapi kenyataannya kita harus merubah perda dulu, atau perdanya dibatalkan, kalau tidak akan banyak sanksi yang akan terjadi," pungkasnya.

Diketahui bahwa dengan proses revisi Perwali nomor 61 tahun 2019 tentang IMTN ini, warga yang mengajukan IMTN baik di Dinas PUPR ataupun di semua kelurahan dan kecamatan harus terhenti hingga dasar hukum pembukaan tanah negara bagi warga itu selesai disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. (Advertorial)