Berada di peringkat 4 secara nasional, Buyung ingin indeks demokrasi itu bisa diiringi dengan pelayanan publik yang baik, keterbukaan informasi yang bagus, hingga kinerja pemerintahan provinsi yang semakin baik.

Sekalipun pelayanan publik, persoalan demokrasi, kesetaraan, hingga kebebasan berpendapat di Kaltim itu mendapat penilaian baik.

Namun, belum tentu hal tersebut bisa jadi acuan bahwa Kaltim sedang dalam kondisi yang baik-baik saja.

Selain Buyung, akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah atau yang akrab disapa Castro juga memberikan tanggapan.

Hasil indeks tersebut hanya di atas kertas, dan seharusnya sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Yang pasti, hasil indeks itu di atas kertas. Tidak bisa serta merta dijadikan rujukan penilaian terhadap kualitas demokrasi di Kaltim," sebut Castro.
Misalnya, terkait responsivitas pemerintah terhadap kritik dan aduan publik.

Sejauh ini, menurutnya hal tersebut selalu bermasalah, bahkan pemerintah seperti tutup mata terhadap protes publik.

Terutama terhadap kasus-kasus lingkungan dan sumber daya alam (SDA), parahnya lagi, kasus-kasus tambang ilegal juga seolah didiamkan oleh aparat penegak hukum.

"Apa bisa disebut demokratis dengan respons yang buruk begitu?," pungkasnya. (*)