- Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi meningkat dari 77,90 menjadi 81,06
"Dengan peningkatan ini, Kaltim berhasil naik ke peringkat empat nasional, setelah sebelumnya berada di peringkat kelima," ujar Sufian Agus, Sabtu (15/7/2023).
Naiknya peringkat IDI Kaltim tersebut direspon oleh sejumlah pihak, tak terkecuali koordinator FH Pokja 30, Buyung Marajo
Menurutnya, naiknya peringkat indeks demokrasi Kaltim ini harus dilihat dari segala aspek, salah satunya melalui keterbukaan informasi.
"Ini meningkatnya dimana dulu?, kalau meningkatnya itu menyumbang pada keterbukaan informasi seperti APBD, anggaran dan keuangan tiap organisasi perangkat daerah (OPD), peringkat itu belum cocok untuk Kaltim," tegas Buyung, Sabtu (15/7/2023).
Buyung menilai bahwa informasi di Kaltim sejauh ini masih tertutup, padahal, informasi seperti APBD menjadi hal yang patut diketahui publik.
Seharusnya, Pemprov dan BPS memberikan highlight tersendiri dengan aspek keterbukaan informasi.
"Selama ini, apakah keterbukaan informasi itu menjadi acuan atau tidak?. Harusnya keterbukaan informasi yang menjadi salah satu kunci demokrasi. Ini malah tertutup," menurut Buyung.
"BPS menilai dari mana, ya kalau lembaga demokrasi itu kan dilihat dari pemilu dan sebagainya, nah apakah dari kepemiluan itu menjadi acuan atau enggak, itu kan belum terjadi," sambungnya.
