Setelah itu baru akan terlihat, apakah tetap bertanggung jawab Pemerintah Pusat atau dilimpahkan agar dapat dikendalikan oleh Pemprov. "Jadi sekarang kewenangan masih di Pusat, tapi upaya terus dilakukan," sambungnya.

Kini pihaknya, mengkaji lebih teknis terhadap kondisi sekarang, mengenai pendangkalan, penyempitan alur, serta untuk memperlancar arus lalu lintas di atas sungai. "Kita siapkan dulu konsep, karena kalau tidak matang, agak repot juga," ungkap Sabani.

Terpisah, saat dikonfirmasi awak media, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun juga mengamini harapan dari Ketua Badko HMI Kaltim-Kaltara.

Menurutnya, sudah tepat bahwa Pemprov Kaltim harus mengelola Sungai Mahakam, karena apabila bergantung dengan Pemerintah Pusat, sementara Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab yang banyak. "Bukan hanya Sungai Mahakam, makanya harus di ambil alih, dan juga yang memiliki kepentikan secara langsung dengan Sungai Mahakam itu ya kita," kata Samsun.

Sehingga, harap dia, Pemda harus proaktif, untuk meminta pengelolaan tersebut, mengingat peran alur Sungai Mahakam yang strategis dan vital. "Harus segera di ambil alih, karena ada peluang untuk itu," tuturnya.

Karena apabila dibiarkan saja, maka potensi penyempitan dan pendangkalan akan terus berjalan, maka tidak bisa digunakan sebahai alur transportasi dan sebagainya. "Matilah kita," ujarnya.

Ia pun selaku Wakil Ketua DPRD siap membantu, baik secara jejaring kepada Pemerintah Pusat maupun hal lainnya untuk pengajuan tersebut. "Karena tidak ada yang perdulikan sungai mahakam selain kita sendiri," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)