DIKSI.CO, SAMARINDA - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kaltim-Kaltara mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat mengelola Sungai Mahakam.

Mengingat, alur Sungai Mahakam membelah empat Kabupaten/Kota di Kaltim diantaranya Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu.

Hal tersebut menjadikan sungai Mahakam sebagai jalur lintas utama berbagai transportasi air, khususnya kapal ponton pengangkut batu bara.

Menurut Ketua Umum Badko HMI Kaltim-Kaltara, Abdul Muis, alur sungai Mahakam memiliki peran strategis sebagai penyokong aktivitas perekonomian di Kaltim, ditambah dengan posisi kaltim yang dikenal sebagai penghasil batu bara terbesar di Indonesia.

"Sehingga sebagian besar batu bara yang berasal dari perut bumi Etam untuk pengangkutannya para perusahaan pertambangan menggunakan jalur sungai Mahakam," kata Muis, melalui press rilisnya, Selasa (4/8).

Tentunya tambah muis, dengan melihat peran sungai Mahakam tersebut harusnya semua pihak khususnya pemprov Kaltim harus mengambil peran untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan fungsi sungai Mahakam dengan melakukan rehabilitasi/perawatan sungai bahkan dapat menjadikan alur sungai Mahakam sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, daerah yang dapat dijadikan sebagai rujukan yaitu Pemprov Kalimantan Selatan, yang sejak 2009 telah mengelola Sungai Barito dengan membentuk Perusahaan Daerah (Perusda).

"Perusda tersebut bertugas untuk mengambil retribusi dari para pengusaha pertambangan yang melalui sungai Barito untuk mengangkut batu bara menggunakan kapal ponton," ungkapnya.

Diketahui, Pemprov Kalsel pada 2017 melalui Perusdanya berhasil mendapat retribusi sebesar Rp400 miliar, yang kemudian digunakan untuk menjaga fungsi keberlangsungan sungai dan sebagian hasil dari retribusi tersebut masuk ke PAD.

Oleh karena itu, Muis berharap Pemprov Kaltim pun dapat mengikuti jejak Pemprov Kalsel untuk mengelola sungai, karena bukan hanya demi meningkatkan PAD, melainkan untuk menjaga keberlangsungan fungsi sungai Mahakam.

"Kan sudah ada rujukan jadi bukan hal yang rumit untuk dilakukan," tukasnya.

Harapnya, jangan menunggu permasalahan sedimentasi disungai Mahakam semakin parah baru Pemerintah mengambil inisiatif, kalau bukan hari ini, kapan lagi pemprov memberikan perhatian khusus dalam menjaga sungai Mahakam.

Ia pun mengajak seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang daerahnya dilalui oleh alur sungai Mahakam dapat proaktif mendorong juga untuk segera mungkin merumuskan suatu regulasi mengenai pengelolaan alur sungai Mahakam demi terjaganya keberlangsungannya.

Sementara, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Muhammad Sabani, mengatakan sangat mengapresiasi gagasan tersebut. Karena hal itu sebelumnya pernah dilakukan pada beberapa tahun lalu, namun di tolak oleh Pemerintah Pusat.

Kemudian, kini pihaknya sedang mengkaji kembali secara detail untuk dapat mengajukan lagi

"Kaji detail, termasuk kedalaman, batimetri, kedangkalan, serta aktivitas yang padat, baru kita ajukan lagi," Kata Sabani, terpisah.

Setelah itu baru akan terlihat, apakah tetap bertanggung jawab Pemerintah Pusat atau dilimpahkan agar dapat dikendalikan oleh Pemprov. "Jadi sekarang kewenangan masih di Pusat, tapi upaya terus dilakukan," sambungnya.

Kini pihaknya, mengkaji lebih teknis terhadap kondisi sekarang, mengenai pendangkalan, penyempitan alur, serta untuk memperlancar arus lalu lintas di atas sungai. "Kita siapkan dulu konsep, karena kalau tidak matang, agak repot juga," ungkap Sabani.

Terpisah, saat dikonfirmasi awak media, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun juga mengamini harapan dari Ketua Badko HMI Kaltim-Kaltara.

Menurutnya, sudah tepat bahwa Pemprov Kaltim harus mengelola Sungai Mahakam, karena apabila bergantung dengan Pemerintah Pusat, sementara Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab yang banyak. "Bukan hanya Sungai Mahakam, makanya harus di ambil alih, dan juga yang memiliki kepentikan secara langsung dengan Sungai Mahakam itu ya kita," kata Samsun.

Sehingga, harap dia, Pemda harus proaktif, untuk meminta pengelolaan tersebut, mengingat peran alur Sungai Mahakam yang strategis dan vital. "Harus segera di ambil alih, karena ada peluang untuk itu," tuturnya.

Karena apabila dibiarkan saja, maka potensi penyempitan dan pendangkalan akan terus berjalan, maka tidak bisa digunakan sebahai alur transportasi dan sebagainya. "Matilah kita," ujarnya.

Ia pun selaku Wakil Ketua DPRD siap membantu, baik secara jejaring kepada Pemerintah Pusat maupun hal lainnya untuk pengajuan tersebut. "Karena tidak ada yang perdulikan sungai mahakam selain kita sendiri," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)