Dalam waktu dekat para auditor ini akan turun ke 10 kabupaten/kota, termasuk melakukan pemeriksaan di Pemprov Kaltim.

"Beda tim audit untuk Pemprov Kaltim, masing-masing kabupaten/kota berbeda," jelasnya.

Terkait potensi risiko laporan keuangan selama pandemi 2020, Dadek mengakui adanya risiko temuan. Pasalnya, penyusunan laporan selama pendemi dibutuhkan upaya ekstra.

"Karena kan masa pandemi dokumen itu kadang mau mengumpulkan ada satu unit  yanh kena akhirnya diliburkan,jadi SPJ bagian dari LPJ bukti bukti transaksi. Ketika ada di salah satu yang sakit ini akhirnya susah dikumpulkan. Agak butuh waktu," jelasnya.

Meski berisiko tinggi, BPK masih memberikan pemakluman dalam pemeriksaan kali ini. Dadek mencontohkan seperti harga masker selama masa pandemi 2020 harganya cukup tinggi. Harga itu tidak bisa menjadi patokan saat ini.

"Kami hanya lihat dari mekanismenya. Kami tidak seperti pemeriksaan yang lazimnya, dulu kan harus ada bukti tertera sekian. Ada kelonggaran terkait harga di masa pandemi," tegasnya.

"Yang penting kan intinya mereka tidak bohong, pembohongan fiktif dan lain sebagainya. Yang dibelanjakan 1000 ternyata cuma 500," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)