BPKAD Kaltim juga telah berupaya melakukan pemangkasan anggaran di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.

"Terjadi Covid-19 ini ya kami sesuaikan, terjadi refocusing anggaran," jelasnya.

Proyek pembangunan Kaltim menjadi sektor yang juga terdampak akibat pemangkasan anggaran ini.

Proyek pembangunan masuk dalam kategori belanja modal dan belanja barang dan jasa sehingga turut terpotong 50 persen.

Untuk itu BPKAD Kaltim, berupaya memperketat pengelolaan keuangan, terutama dalam hal penanganan Covid-19.

Hal ini dilakukan agar tidak ada salah kelola keuangan hingga berdampak pada temuan BPK nantinya.

"Program prioritas tetap jalan, beberapa program juga ada yang ditunda dulu, anggarannya dialihkan ke penanganan Covid-19 yang teranggarkan Rp 500 miliar," pungkasnya. (advertorial)