"Kapan pandemi ini berakhir belum dapat dipastikan. Kecuali sudah ditemukan vaksinya," lanjutnya.

Dalam rapat koordinasi ini Tito juga menyoroti bahwa kabupaten Kutai Timur dinilai belum maksimal dalam pencairan dana untuk Pilkada 2020, dan pihaknya akan meminta Ditjen Keuangan untuk dapat memeriksa kas anggaran tersebut.

"Ditjen Keuangan Daerah tolong dicek, kita akan bongkar isi kasnya, karena disini saldo tertera hanya Rp 58,6 miliar," ujar Tito.

"Saya cek APBD ternyata Kutim nomor dua terbesar setelah Kukar, tapi di kasnya hanya ada Rp 58 miliar," lanjutnya.

Ia meminta Disrekrimsus untuk menyelidiki kemana larinya anggaran tersebut dan digunakan untuk apa saja sehingga hanya tersisa Rp 58,6 miliar. 

"Ini satu-satunya daerah yang dana pencairan Pilkadanya terendah, kalau ada pelanggaran pidana, ini bisa kita bedah kemana larinya uang itu," ungkapnya. (tim redaksi Diksi)