"Dari hasil temuan ini, ada pencairan dana tanpa melalui proses proposal permohonan. Tentu hal ini juga bertentangan dengan Permendagri. Kami meminta agar Kejati bisa melakukan pengusutan dan memanggil pihak-pihak terkait," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Kasi B Bidang Sosial Budaya Masyarakat Kejati Kaltim, Praden Simanjuntak menuturkan akan lebih dulu mempelajari apa yang telah disuarakan para mahasiswa. 

"Yang jelas kami akan menerima dulu aspirasi yang telah disampaikan. Dan kami akan pelajari sesuai mekanisme administrasi yang berlaku," tuturnya.

Lanjut dijelaskannya, LHP yang dipaparkan mahasiswa sejatinya memang tak diterima oleh pihak kejaksaan. Sebab pemberkasaan itu bersifat internal di dalam BPK. 

"Temuan itu yang nantinya akan kita pelajari dan kami dari aparat penegak hukum yang tidak mendapatkan itu. LHP itu kan ditujukan untuk internal agar dilakukan perbaikan. Di LHP kita tidak bisa beranggapan begitu saja kalau di dalamnya ada korupsi. Tapi hasil dan temuan itu iya pasti kita pelajari apakah itu korupsi atau ada kesalahan masalah administrasi," bebernya.

Kendati demikian, Praden tetap mengapresiasi penyuadaan yang telah dilakukan sebab sebagai fungsi monitoring yang mampu meningkatkan integritas dan memaksimalkan fungsi kerja setiap lembaga hukum di nusantara. 

"Yang jelas akan kami pelajari. Dengan adanya pelapor dan monitoring ini tentu bisa membuat kami bekerja lebih baik," pungkasnya. (tim redaksi)