“Kalau itu tidak dilakukan, maka dia dengan ASN-nya saja tidak bisa berdialog. Terus bagaimana ceritanya dia dengan masyarakatnya,” tanya Tuah.

Disinggung lebih jauh mengenai kebijakan Akmal melakukan rotasi besar-besaran, Tuah kembali menegaskan kalau hal tersebut tidak bertentangan secara aturan.

“Itu tidak ada masalah sama sekali. Tapi yang namanya kebijakan pasti ada konsekuensi. Kalau tidak menyenangkan, ya pasti menyakitkan,” tegasnya.

Selain ruang dialog yang harus diperluas dan di buka seluas mungkin. Tuah juga menyarankan agar hasil penilaian kompetensi JPT Pratama juga bisa diperlihatkan.

“Kasih lihat aja itu hasil skoringnya sekalian. Agar jangan sampai orang melihat dia ini di Kalimantan hanya untuk merusak strata sosial yang ada. Itu jangan sampai terjadi,” pungkasnya. (tim redaksi)