Menurutnya, persoalan bankeu provinsi lantaran miskomunikasi antara Pemkot dan Pemprov Kaltim.
"Itu kesalahan administrasi aja, komunikasi antara provinsi dan Pemkot Balikpapan," paparnya,.
"Nanti dikomunikasikan saja, karena ada perintah dari surat Pak Gubernur, itu yang tahu BPKAD," imbuhnya.
Meski begitu, Rahmad Masud mengakui ada permasalahan yang ditemukan BPK terkait pembayaran proyek bankeu provinsi.
Wali Kota Balikpapan menegaskan pembayaran tidak dilakukan menggunakan APBD kota.
"Itu cuma miskomunikasi, kalau anggaran jelas pekerjaan jelas, mungkin maslaah pembayaran. Gak ada itu, APBD Balikpapan tidak boleh masuk ke proyek bankeu, dan kami tidak ada bayar, karena tidak boleh," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)
