Dari pertemuan singkat KPU Samarinda dengan perwakilan partai dan LO perseorangan ditemukan beberapa catatan penting yang akan dibahas dalam rakor menuju tahapan pendaftaran paslon.

Diantaranya mengenai kendala tutupnya Pengadilan Tata Niaga, teknis pengisian formulir paslon yang bukan pejabat BUMN, hingga soal surat pengunduran diri yang mungkin saja belum terbit dari kementrian.

"Ini masukan yang sangat berarti untuk kami (KPU). Kami akan konsultasikan lagi ke KPU Provinsi bahkan sampai ke KPU RI," ujarnya.

Menutup wawancara, kepada awak media Firman menyampaikan bahwa dalam waktu yang terhitung singkat KPU Samarinda membuka selebar mungkin koordinasi mengenai tahapan pendaftaran paslon pada proses penyelenggaraan Pilkada Kota Samarinda 2020. (tim redaksi Diksi)