"Jangan sampai salah langkah, salah ambil keputusan yang berujung pada masalah dengan Paslon," ujarnya.
Ditanya soal perekrutan KPPS yang berakhir hari ini, Firman mengaku pihaknya masih menunggu informasi dari masing-masing PPS untuk mengetahui jumlah pelamar. Strategi pun dilakukan untuk mengetahui atau tracking orang-orang yang sudah memenuhi syarat mendukung calon perseorangan.
"Tunggu sampai jam 6 sore baru ada data dari PPS, berapa jumlahnya. Kalau untuk tracking, sebentar saja kami lakukan karena kami punya data-data. Sehingga jika diketahui ada pelamar KPPS yang dia termasuk yang sudah memenuhi syarat dukungan calon perseorangan, maka tentunya tidak bisa. Dan kami pastikan itu mudah kami lakukan," ucapnya.
Yang dikhawatirkan KPU Samarinda adalah, jika jumlah pelamar tidak memenuhi kuota yang diperlukan. Pasalnya jika hal tersebut sampai terjadi, maka KPU Samarinda wajib melakukan rekrutmen dua kali lipat dari jumlah yang ada. Tetapi untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya juga mempersiapkan berkoordinasi dengan lembaga Pendidikan untuk meminta Mahasiswanya turut membantu menjadi tenaga KPPS.
"Yang berbahaya kalau dari KPPS tidak memenuhi kuota karena harus dua kali lipat dari jumlah kebutuhan. Yaitu sebanyak 35 ribuan orang, jumlah ini sudah termasuk untuk penempatan di 4 TPS tambahan, jumlah itu kalau pakai PAM. Tapi kalau tidak pakai PAM, jumlahnya hanya 26 ribuan orang. Tapi kalau seandainya tidak mencukupi, paksa kita bersurat ke Lembaga Pendidikan," jelasnya.
Diakui Firman, tugas dan tanggungjawab seorang KPPS memang berat sementara honor kecil. Namun di Pilwali kali ini, Firman menjamin tugas tenaga KPPS tidak seberat ketika pelaksanaan Pileg.
"Kami bisa memastikan, kerja-kerja KPPS nanti tidak serumit Pileg. Kenapa? Karena hanya satu kotak, hitung plenonya hanya satu lembar dengan isi 2 Paslon," pungkasnya. (advertorial)
