Hal senada disampaikan oleh Andi Harahap, Ketua Fraksi Golkar, yang menekankan semua proses pergantian Ketua DPRD Kaltim telah dijalankan sesuai mekanisme.

"Jangan sampai lembaga ini dan Golkar tercoreng nantinya. Ini sudah cacat hukum sebenarnya," kata Andi Harahap.

Fraksi Golkar juga menyampaikan kekecewaan ke Isran Noor, Gubernur Kaltim.

Isran Noor bahkan dinggap telah melakukan pelecehan kepada Partai Golkar, lantaran tidak menanggapi surat dari DPRD Kaltim terkait pergantian Ketua DPRD Kaltim, ke Mendagri.

"Gubernur Kaltim melecehkan Golkar. Ada apasih tidak memberikan rekomendasi harusnya serahkan saja ke Menteri Dalam Negeri yang punya urusan," tegasnya.

"Selama tiga tahun ini juga Gubernur baru sekali injak kaki di paripurna. Nggak ada artinya kita ini dilecehkan semuanya, jangan begini terus," sambungnya.

Makmur HAPK, Ketua DPRD Kaltim menanggapi santai tuntutan Fraksi Golkar.

"Ada proses hukum jadi tunggu proses itu dulu. Saya tidak boleh jawab, karena kita kan harus membuktikan dengan proses hukum," jawab Makmur singkat. (tim redaksi Diksi)