DK PBB Soroti Aksi Trump Tangkap Presiden Venezuela: Pelanggaran Hukum Internasional
DIKSI.CO – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyoroti keras operasi militer Amerika Serikat (AS) yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Dalam pertemuan darurat DK PBB di New York, Senin (5/1/2026), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres secara terbuka menyampaikan kekhawatiran atas legalitas tindakan sepihak yang Presiden AS Donald Trump perintahkan tersebut.
Guterres menilai operasi penangkapan Maduro berpotensi melanggar prinsip dasar Piagam PBB, khususnya terkait larangan penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara. Ia juga mengingatkan bahwa tindakan itu dapat memicu ketidakstabilan serius di kawasan Amerika Latin.
Sekjen PBB Ragukan Legalitas Operasi Militer AS
Dalam sidang Dewan Keamanan, Guterres menegaskan bahwa semua negara anggota PBB wajib menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan bersenjata terhadap negara lain. Ia menyatakan keraguan apakah operasi militer AS di Caracas telah mematuhi hukum internasional.
“Setiap tindakan penegakan hukum lintas negara harus sesuai Piagam PBB dan prinsip hukum internasional,” ujar Guterres.
Meski Amerika Serikat mengklaim bertindak berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB tentang hak membela diri, Sekjen PBB menilai dalih tersebut tetap perlu ada uji secara hukum dan transparan.
“Jika tidak, dunia akan menghadapi preseden berbahaya dalam hubungan antarnegara.” tegas Guterres.
AS Klaim Operasi Penegakan Hukum, Bukan Perang
Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, membela keras kebijakan Washington. Ia menegaskan bahwa penangkapan Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, bukanlah bentuk invasi atau pendudukan militer, melainkan operasi penegakan hukum terbatas.
Menurut Waltz, AS menargetkan Maduro karena statusnya sebagai buronan keadilan Amerika atas dugaan konspirasi narkoterorisme. Ia menyebut Venezuela telah menjadi ancaman keamanan bagi kawasan.
“Kami tidak menjajah suatu negara. Namun, kami tidak akan membiarkan Belahan Bumi Barat menjadi basis operasi bagi musuh-musuh negara kami,” tegas Waltz di hadapan 15 anggota DK PBB.
Ia juga menyinggung faktor strategis ekonomi global, dengan menyatakan bahwa cadangan energi terbesar dunia tidak boleh berada di bawah kendali pemimpin yang dianggap tidak sah oleh Washington.
Rusia dan China Kecam Aksi Trump di DK PBB
Kritik tajam datang dari Rusia dan China yang secara terbuka mengecam operasi militer AS. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyebut tindakan Washington sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.
Nebenzia juga menuding sejumlah anggota DK PBB bersikap munafik karena enggan mengkritik AS secara tegas.
Sementara itu, perwakilan China, Sun Lei, membandingkan aksi AS di Venezuela dengan invasi Irak tahun 2003 serta serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia menegaskan bahwa pendekatan militer hanya akan memperluas krisis global.
“Penggunaan kekuatan bukan solusi. Sejarah menunjukkan bahwa tindakan sepihak hanya membawa ketidakstabilan jangka panjang,” kata Sun Lei.
Kolombia Desak Pembebasan Maduro
Kolombia, yang menjadi pengusul pertemuan darurat DK PBB, turut mengutuk operasi penangkapan tersebut. Pemerintah Kolombia menilai aksi AS telah melanggar kedaulatan, kemerdekaan politik, dan integritas wilayah Venezuela.
Bersama Rusia dan China, Kolombia mendesak Amerika Serikat segera membebaskan Nicolas Maduro dan menghormati hukum internasional.
DK PBB Buntu, AS Pegang Hak Veto
Meski kritik menguat, Dewan Keamanan PBB secara praktis tidak mampu mengambil langkah hukum terhadap Amerika Serikat. Status AS sebagai anggota tetap DK PBB dengan hak veto membuat setiap resolusi yang menyudutkan Washington berpotensi gagal.
Kondisi tersebut mempertegas keterbatasan DK PBB dalam menghadapi konflik yang melibatkan kekuatan besar dunia.
Maduro Bakal Hadapi Sidang di AS
Beberapa jam setelah pertemuan DK PBB berakhir, Nicolas Maduro dijadwalkan menghadiri sidang di pengadilan federal Manhattan untuk menghadapi dakwaan konspirasi narkoterorisme.
Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, mengklaim bahwa institusi negara Venezuela tetap berfungsi normal meski presidennya tertangkap. Namun, Presiden Donald Trump kembali mengeluarkan ancaman akan melancarkan serangan lanjutan jika Venezuela tidak bersikap kooperatif terhadap Washington.
(Redaksi)
