Biaya Hidup Melonjak, Pemprov Kaltim Siapkan Skema Bantuan Baru untuk Mahasiswa Daerah
DIKSI.CO, SAMARINDA — Tingginya biaya hidup di kota-kota besar di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan, terutama bagi mahasiswa dari daerah pedalaman yang menempuh pendidikan di Samarinda.
Meski Uang Kuliah Tunggal (UKT) mereka telah ditanggung melalui program GratisPol, beban hidup yang mahal tetap menjadi tantangan yang tidak bisa mereka abaikan.
Keluhan itu datang dari berbagai penjuru Kaltim, mulai dari Kutai Barat, Mahakam Ulu, hingga wilayah-wilayah jauh yang aksesnya terbatas.
Banyak mahasiswa yang mengaku harus hidup hemat secara ekstrem: menekan biaya makan, tinggal di kamar kos seadanya, hingga bekerja paruh waktu agar bisa bertahan di ibu kota provinsi.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengakui bahwa kondisi ini sudah lama menjadi perhatian pemerintah.
Ia menegaskan bahwa meskipun program GratisPol membuka pintu kesempatan bagi mahasiswa untuk mengenyam pendidikan tinggi, kebutuhan mereka jelas tidak berhenti pada urusan UKT.
“Walau mendapatkan bantuan GratisPol dari provinsi, mereka masih ada yang mengeluh karena kekurangan. Mungkin mereka benar-benar kekurangan dari segi pembiayaan dan tempat tinggal,” ujar Seno dalam ‘Kuliah Umum’ bertema GratisPol untuk Pendidikan di Kaltim di Kampus UINSI Samarinda, Jumat (28/11/2025).
Ia menyebut bahwa keluhan tersebut bukan sekadar cerita satu dua orang, melainkan datang secara berulang dari berbagai kelompok mahasiswa yang menghadiri kegiatan sosialisasi program pendidikan pemerintah.
Banyak di antara mereka hidup jauh dari keluarga dan harus mengeluarkan biaya harian yang cukup besar agar dapat tetap mengikuti perkuliahan.
Menanggapi persoalan tersebut, Pemprov Kaltim mulai menyusun langkah strategis dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan perusahaan-perusahaan yang memiliki kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR).
Langkah ini diambil karena persoalan biaya hidup mahasiswa dianggap tidak bisa ditangani oleh provinsi seorang diri.
Salah satu solusi yang kini masuk dalam pembahasan adalah pemanfaatan kembali asrama-asrama milik pemerintah kabupaten/kota yang berada di Samarinda.
Banyak dari bangunan tersebut yang selama ini tidak digunakan optimal, atau hanya dipakai sebagian kapasitasnya.
“Pemerintah kabupaten/kota kan biasanya memiliki asrama selama di Samarinda. Nah, sehingga asrama tersebut bisa digunakan untuk mahasiswa yang berasal dari daerahnya,” jelas Seno.
Skema ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dari pedalaman yang selama ini mengeluarkan biaya sewa kos cukup tinggi, rata-rata di atas Rp800 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan.
Jika asrama dapat difungsikan kembali, beban tersebut bisa berkurang secara signifikan.
Selain memanfaatkan aset pemerintah daerah, Pemprov Kaltim juga mulai mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola dana CSR perusahaan di wilayah mereka agar diarahkan pada kebutuhan biaya hidup mahasiswa asal daerah tersebut.
Menurut Seno, banyak perusahaan besar di Kaltim yang sudah menyediakan skema CSR pendidikan.
Namun selama ini bantuan tersebut lebih banyak menyentuh beasiswa akademik atau bantuan alat pendidikan, belum menyentuh kebutuhan harian seperti makan dan transportasi.
“Nah, itu bisa dikelola pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan insentif kepada seluruh mahasiswa dari daerahnya. Misal untuk membayar kost, makan, atau kebutuhan living cost lainnya,” terangnya.
Skema ini, lanjutnya, diharapkan dapat menjadi jaring pengaman ekonomi yang membantu mahasiswa tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga dapat lebih fokus pada studi mereka.
Meski gagasan ini mulai disusun, Pemprov Kaltim memastikan bahwa program dukungan biaya hidup tidak bisa langsung berjalan dalam waktu dekat.
Pemerintah harus merumuskan mekanisme yang tepat, melakukan pendataan mahasiswa, serta menyelaraskan kontribusi antara provinsi, kabupaten/kota, dan perusahaan.
“Realisasinya tahun depan tentu saja. Karena ini kan baru pertama ya. Tahun 2025 ini kita sudah implementasikan GratisPol untuk UKT. Nah, kalau memang nanti ada kelanjutannya, kita akan diskusikan dengan kabupaten/kota,” tutur Seno.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Kaltim tidak ingin program ini tergesa-gesa tanpa perhitungan, sebab bantuan yang diberikan harus tepat sasaran dan mampu benar-benar meringankan beban mahasiswa. (redaksi)
