Belajar dari Sumatera, DPRD Kaltim Ingatkan Waspada Banjir Akibat Alih Fungsi Hutan
DIKSI.CO – Bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menjadi peringatan serius bagi Kalimantan Timur (Kaltim).
Komisi II DPRD Kaltim menekankan pentingnya menjaga fungsi hutan untuk mencegah risiko serupa terjadi di Bumi Etam.
Alam Memberi Peringatan
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menilai tragedi di Sumatera sebagai pesan tegas dari alam.
“Alam memberi pesan yang jelas,” ujar Nurhadi.
Ia menegaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak lagi bisa dianggap isu pinggiran, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat dan stabilitas wilayah.
Fenomena banjir bandang di Sumatera menunjukkan bagaimana banyak gelondongan kayu terbawa arus, indikasi aktivitas pembalakan liar berskala besar dan berlangsung lama.
“Sekalipun kayunya dianggap lapuk, jumlahnya menunjukkan pembalakan sudah masif. Ini harus jadi cermin bagi Kaltim,” ucapnya.
Alih Fungsi Hutan dan Perkebunan
Kaltim memiliki kesamaan kondisi dengan Sumatera, kaya sumber daya alam, namun rentan terhadap ekspansi industri ekstraktif seperti tambang dan perkebunan sawit.
Alih fungsi lahan yang tidak terkendali mengurangi kemampuan hutan sebagai penyerap dan penahan air.
Akibatnya, hujan yang biasanya aman bisa berubah menjadi bencana mematikan.
Komisi II DPRD Kaltim, yang membidangi ekonomi, sumber daya alam, serta potensi sungai dan danau, menyoroti khususnya ekspansi perkebunan kelapa sawit.
Nurhadi mendesak agar setiap pembukaan lahan dilakukan dengan ekstra hati-hati.
“Jangan sampai kita mengulangi kejadian yang sama. Setiap ekspansi lahan wajib mempertimbangkan keselamatan lingkungan,” tegasnya.
Mitigasi Bencana Berbasis Ekologi
Ia berencana meningkatkan koordinasi dengan dinas teknis terkait, seperti Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan, untuk memastikan regulasi dan pengawasan pembukaan lahan berjalan dengan ketat.
Tujuan utama adalah menekankan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, bukan semata-mata mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek.
“Bencana di Sumatera menjadi pengingat bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mengutamakan keberlanjutan,” pungkasnya.
DPRD Kaltim akan mendorong pemerintah provinsi menjadikan mitigasi bencana berbasis ekologi sebagai agenda utama dalam kebijakan pembangunan ke depan. (adv)
