Salah satu poin dalam edaran tersebut, terkait pengaturan pelaksanaan work from home (WFH) bagi pegawai pemprov.

Tidak diterangkan dalam edaran tersebut, sampai kapan penerapan WFH ini akan berakhir.

Tidak seluruhnya WFH, beberapa aturan main dibuat bagi pegawai yang masih melakukan pekerjaan di kantor.

Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (WFO) dilakukan dengan cara shift paling banyak seperlima dari total pegawai, di luar pejabat pimpinan tinggi pratama dan lejabat administrator.

"Kami sekarang WFH. Seperti humas kami WFH sampai 50 persen pegawai. Masih bergantian masuk kerjanya," tegasnya.

Selain itu, dilakukan jadwal ketat pelaksanaan penyemprotan disinfektan. Baik di sekretariat daerah, hingga di seluruh organisasi perangkat daerah.

Penyemprotan disinfektan mengerahkan tim dari BPBD Kaltim. Hingga 20 Juli mendatang, ada 33 OPD termasuk Kantor Gubernur Kaltim, yang menjadi sasaran penyemprotan. (tim redaksi Diksi)