DIKSI.CO – Mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri mengalami sejumlah perubahan setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026. Regulasi baru tersebut mengubah sejumlah ketentuan dalam pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), termasuk aturan kepangkatan anggota majelis.
Penerbitan aturan ini menjadi sorotan karena muncul menjelang rencana sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan peraturan baru tersebut. Ia menyampaikan konfirmasi saat awak media meminta keterangan pada Rabu (18/11/2026).
“Benar (ada perpol baru),” kata Johnny.
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 mengatur perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Perubahan tersebut mencakup delapan ketentuan, mulai dari definisi banding hingga persyaratan pengajuan pengunduran diri anggota Polri.
Delapan Poin Perubahan Aturan Kode Etik Polri
Berikut sejumlah perubahan ketentuan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 dibandingkan aturan sebelumnya:
1. Perubahan Definisi Banding pada Pasal 1 Angka 6
Peraturan baru mengubah pihak yang berhak mengajukan banding atas putusan sidang KKEP.
Dalam aturan lama, pelanggar, suami atau istri, anak, maupun orang tua pelanggar dapat mengajukan permohonan banding.
Sementara itu, aturan terbaru membatasi hak tersebut hanya kepada pelanggar yang keberatan terhadap putusan sidang KKEP.
2. Penambahan Ketentuan Gelar Perkara pada Pasal 15
Perpol terbaru menambahkan ayat 4a yang mengatur pelaksanaan gelar perkara berdasarkan laporan hasil audit investigasi.
Gelar perkara tersebut melibatkan empat fungsi, yakni inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.
3. Perubahan Batas Waktu Pemanggilan pada Pasal 19 Ayat 5
Aturan baru mengubah penghitungan batas waktu penyampaian surat panggilan dan surat permohonan kesediaan.
Sebelumnya, Polri wajib menyampaikan surat tersebut paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan.
Kini, aturan menggunakan hitungan tiga hari kalender sebelum pemeriksaan.
4. Perubahan Kepangkatan Majelis KKEP pada Pasal 42 Ayat 3
Ketentuan ini menjadi salah satu perubahan penting dalam susunan majelis sidang etik.
Aturan lama mensyaratkan anggota KKEP memiliki pangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar.
Namun, Perpol terbaru memberikan tiga pilihan kepangkatan, yaitu setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.
5. Kehadiran Terduga Pelanggar pada Pasal 59 Ayat 2
Peraturan sebelumnya mewajibkan terduga pelanggar menghadiri sidang KKEP secara langsung.
Kini, Polri memberikan pilihan kehadiran melalui media elektronik. Terduga pelanggar tetap wajib mengikuti persidangan, baik secara langsung maupun daring, dengan persetujuan Ketua KKEP.
6. Perubahan Kepangkatan Majelis Banding pada Pasal 74 Ayat 3
Perpol terbaru juga mengubah persyaratan kepangkatan anggota KKEP Banding.
Sebelumnya, anggota majelis banding harus memiliki pangkat sama atau lebih tinggi daripada pelanggar.
Kini, anggota majelis dapat memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat pelanggar.
7. Pengurangan Masa Penempatan di Tempat Khusus pada Pasal 98 Ayat 4
Perubahan berikutnya menyangkut batas waktu penempatan anggota di tempat khusus.
Aturan lama menetapkan masa penempatan paling lama 30 hari kerja sejak anggota masuk tempat khusus, berdasarkan pertimbangan Akreditor.
Sementara itu, aturan baru memangkas batas waktu tersebut menjadi paling lama 20 hari kalender.
8. Perubahan Syarat Pengunduran Diri pada Pasal 111 Ayat 2 Huruf C
Perpol terbaru turut mengubah persyaratan bagi anggota yang ingin mengajukan pengunduran diri.
Aturan lama menyebut anggota tidak boleh melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama lima tahun.
Kini, ketentuan tersebut berubah menjadi tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.
Perubahan Aturan Muncul Jelang Sidang Etik
Sejumlah perubahan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menyentuh aspek penting penegakan kode etik, terutama komposisi majelis, mekanisme kehadiran dalam persidangan, serta prosedur pemeriksaan internal.
Perubahan kepangkatan majelis KKEP dan KKEP Banding memberikan ruang bagi anggota dengan pangkat maksimal dua tingkat di bawah terduga pelanggar atau pelanggar untuk masuk dalam susunan majelis.
Selain itu, aturan kehadiran secara elektronik memberikan alternatif pelaksanaan sidang dengan persetujuan Ketua KKEP.
Penerbitan regulasi ini menjadi perhatian publik karena berlangsung menjelang rencana pemeriksaan etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, perubahan ketentuan tersebut berlaku sebagai pengaturan mekanisme KKEP secara umum, bukan hanya untuk satu perkara.
(Redaksi)

