Cegah Perjanjian Merugikan Desa, DPMD Kukar Dampingi Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Gunakan suara perangkat Anda
1,210 dibaca
Bagikan:

Ringkasan Cepat

  • DIKSI.CO – Pemerintah desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar dalam menyusun perjanjian…
  • Langkah ini bertujuan memastikan setiap kesepakatan memiliki dasar administrasi yang jelas dan tidak merugikan kepentingan desa.
  • Kepala Bidang Kerja Sama Desa DPMD Kukar, Dedy Suryanto, mengatakan pemerintah desa perlu memahami prosedur penyusunan perjanjian sebelum menjalin kerja sama dengan…

DIKSI.CO – Pemerintah desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar dalam menyusun perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga. Langkah ini bertujuan memastikan setiap kesepakatan memiliki dasar administrasi yang jelas dan tidak merugikan kepentingan desa.

Kepala Bidang Kerja Sama Desa DPMD Kukar, Dedy Suryanto, mengatakan pemerintah desa perlu memahami prosedur penyusunan perjanjian sebelum menjalin kerja sama dengan perusahaan maupun pihak lainnya.

Menurutnya, setiap pihak memiliki ketentuan dan kepentingan masing-masing. Kondisi tersebut terkadang membuat pembahasan kesepakatan membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan bentuk kerja sama lainnya.

“Kami ingin teman-teman di desa memahami bagaimana menyusun dan menjalankan kerja sama dengan pihak ketiga secara baik, sehingga perjanjian yang dibuat tidak justru merugikan desa,” ujarnya.

Dedy menjelaskan, DPMD Kukar memberikan pendampingan melalui sosialisasi dan fasilitasi administrasi. Upaya ini membantu perangkat desa memahami tata cara menyusun perjanjian sesuai ketentuan yang berlaku.

DPMD Kukar Tekankan Pentingnya Administrasi Perjanjian

Dedy menegaskan, pemerintah desa tidak cukup hanya mengandalkan kesepakatan lisan atau persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat. Desa perlu memastikan setiap perjanjian memiliki kejelasan mengenai bentuk kerja sama dan pelaksanaannya.

Karena itu, pemerintah desa perlu berkoordinasi dengan calon mitra untuk membahas isi kesepakatan sekaligus memastikan seluruh pihak memahami tanggung jawab masing-masing.

DPMD Kukar kemudian membantu pemerintah desa menelaah kebutuhan administrasi agar proses kerja sama berjalan sesuai prosedur. Pendampingan tersebut juga diharapkan membantu desa mengantisipasi persoalan yang berpotensi muncul setelah perjanjian berjalan.

Menurut Dedy, pemahaman terhadap aturan menjadi bekal penting bagi perangkat desa sebelum mengambil keputusan terkait kerja sama.

Kerja Sama Antardesa Harus Melalui BKAD

Selain mendampingi kerja sama dengan pihak ketiga, DPMD Kukar menyosialisasikan ketentuan mengenai kerja sama antardesa dan kerja sama dalam suatu kawasan.

Dedy mengatakan, pemerintah desa perlu mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah mekanisme pelaksanaan kerja sama antardesa melalui Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD).

“Untuk kerja sama antardesa, pelaksanaannya wajib melalui BKAD. Hal ini juga sudah kami laksanakan,” jelasnya.

DPMD Kukar juga telah memfasilitasi pembentukan sejumlah BKAD untuk mendukung pelaksanaan kerja sama antardesa maupun kerja sama dalam suatu kawasan.

Keberadaan BKAD diharapkan membantu desa membangun koordinasi, menyelaraskan kebutuhan bersama, dan menjalankan kesepakatan secara lebih terarah.

Pendampingan Dilakukan melalui Koordinasi dengan Desa

Dedy menyebut, DPMD Kukar terus membuka ruang koordinasi bagi pemerintah desa yang membutuhkan penjelasan mengenai mekanisme kerja sama. Jika muncul persoalan yang memerlukan pembahasan lebih mendalam, pihaknya dapat melanjutkan komunikasi melalui pertemuan langsung.

Melalui pendekatan tersebut, DPMD Kukar ingin memastikan perangkat desa memahami prosedur administrasi sebelum menyepakati kerja sama dengan pihak lain.

Dedy berharap pendampingan ini dapat meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menilai setiap kesepakatan, memahami kewajiban para pihak, dan menjaga kepentingan desa.

“Semua itu kami fasilitasi agar kerja sama yang terjalin bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” pungkasnya.

(Adv/ DPMD Kukar)

DIKSI.co

VNS

Tim Redaksi DIKSI.co

Menyajikan informasi terkini, akurat dan terpercaya untuk masyarakat.