"Tapi memang kalau Perda di lapangannya cukup ribet, karena ada sidang tindak pidana ringan, ada jaksa, ada hakim jadi agak sedikit ribet," katanya.
"Tapi ya kita tinggu saja. Tapi memang sebaiknya Perda provinsi saja, supaya tidak perlu semua daerah bikin," lanjutnya.
Rizal mengatakan usulan pembuatan Perda ini belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan Gubernur, namun pihaknya mendukung usulan Pengadilan Tinggi Kaltim tersebut.
"Nanti kita tinggal menindaklanjuti dengan Perwali, supaya cepat. Ya pasti, karena sanksi yang diberikan masing-masing daerah kan sama saja, beda-beda dikit," katanya. (tim redaksi Diksi)
