"Sehingga para supir truk menyerbu SPBU untuk mendapatkan solar subsidi karena harganya yang lebih murah. Harus ada langkah solutif dari pihak Pertamina," tegasnya.

"Pemerintah kota tidak punya kewenangan untuk mencabut subsidi. Atau membuat semua solar bersubsidi. Tidak fair kalau pemkot yang diharapkan menertibkan truk itu, sementara penyebab utamanya tidak selesai," sambungnya.

Andi Harun menegaskan, solusi atas permasalahan antrean panjang truk hingga ke badan jalan sepenuhnya berada di pihak Pertamina. Menurutnya, pengklasifikasian subsidi dan non subsidi bahan bakar solar tidak disertai pengawasan yang baik di lapangan, sehingga segala jenis truk yang notabene bukan masyarakat juga ikut mengantre.

Dikonfirmasi terpisah, Fuel Terminal Manager PT Pertamina Patra Niaga Samarinda, Erik Imam Kasmianto mengatakan, seharusnya rekan-rekan pebisnis yang menggunakan solar subsidi bisa lebih bijak.

"Yang sering mengantre itu truk-truk pasir. Apalagi mungkin ada truk-truk batu bara juga. Harusnya teman-teman pelaku bisnis ini sadar. Bahwa subsidi bukan buat mereka," ujarnya saat dikonfirmasi terpisah.

Erik menambahkan, berdasarkan permintaan wali kota agar solar-solar subsidi disediakan di SPBU berada di ujung dari pusat Kota Tepian. Ia mengaku akan mengalihkan solar subsidi sementara.

"Bakal dialihan sementara," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)