"Menuangkut itu (lobi-lobi dana aspirasi) APBD perubahan Kaltim 2021 defisit Rp365 miliar, apanya yang mau didealkan. Tidak ada belanja baru, justru harus refocusing untuk menutup defisit APBD kita," kata Adam, Minggu (19/9/2021).

Terkait pembahasan pembangunan RS Korpri di DPRD Kaltim, Adam mengaku tidak mengetahui pembahasan itu.

Dikonfirmasi terkait pembahasan perencanaan dilakukan oleh unsur pimpinan di Komisi III, menurutnya hal itu tidak bisa dibenarkan.

Pasalnya Komisi III bekerja secara kolektif. 

"Enggak boleh, kami kan kolektif collegial. Tidak boleh hanya dibahas di tingkat pimpinan. Pembahasan harus dilakukan oleh seluruh anggota Komisi III dan PUPR Kaltim," paparnya.

Hal senada juga disampaikan Syafruddin, yang juga sebagai Anggota Komisi III DPRD Kaltim.

Udin sapaan karibnya menegaskan tidak ada deal-deal asporasi di APBDP 2021.

"Gak ada itu isu deal-dealan dan aspirasi di APBDP itu. Justru APBDP kami di banggar sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan," tegasnya.

Bahkan, dirinya bersama anggota Banggar DPRD Kaltim telah bersepakat tidak meneruskan pembahasan APBDP 2021.

Pasalnya, serapan belanja di APBD murni 2021 sangat rendah, hanya 36,40 persen di akhir Agustus 2021.

"Kami realistis, saya melakukan pendekatan orang awam aja ini, gimana APBD perubahan mau dibahas, pelaksanaan APBD murni saja serapannya rendah," katanya.

Politisi PKB Kaltim ini menegaskan tidak ada upaya lobi-lobi di APBDP, kecuali saran dewan memaksimalkan penyerapan APBD.

"Tambah muntah nanti SiLPA 2021 jika belanja ditambah di APBDP. Mending kita (DPRD dan pemprov) fokus memaksimalkan penyerapan APBD," lanjutnya.

Sabani: Pokir Dewan Bisa Pakai Dana PI Blok Mahakam

Muhammad Sabani, Sekretaris Provinsi Kaltim turut membantah adanya dugaan lobi-lobi dana aspirasi di polemik pembangunan RS Korpri di Samarinda.